KEBUMEN, (seputarkebumen.com) - Fraksi-Fraksi di DPRD Kabupaten Kebumen menyampaikan berbagai pencermatan dan pertanyaan terhadap Raperda tentang APBD (RAPBD) Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna, Kamis (10/9/2026).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Kebumen H Saman didampingi Wakil Ketua Fitria Handini dan Solatun serta dihadiri 33 anggota DPRD. Dari unsur eksekutif hadir Asisten III Sekda Mohamad Arifin mewakili Bupati Kebumen.
Sejumlah isu muncul berulang dalam pandangan fraksi, terutama masih tingginya ketergantungan pendapatan daerah terhadap transfer pemerintah pusat, penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), efektivitas belanja, pembiayaan defisit, serta perlunya memastikan anggaran benar-benar berdampak pada pelayanan dan kebutuhan masyarakat. Dalam RAPBD 2027, pendapatan daerah diproyeksikan sekitar Rp3,016 triliun. Dari jumlah tersebut, PAD sekitar Rp582,76 miliar atau 19,32 persen, sedangkan pendapatan transfer sekitar Rp2,433 triliun atau 80,68 persen.
Fraksi Golkar Demokrat melalui juru bicara Ratna Yuliyanti menilai besarnya anggaran harus diikuti hasil yang nyata. Fraksi meminta prioritas belanja diarahkan pada jalan, jembatan, irigasi, pendidikan, kesehatan, serta penanggulangan kemiskinan dan stunting.
"Ukuran keberhasilan APBD bukanlah semata-mata tingginya tingkat penyerapan anggaran, tetapi seberapa besar manfaat dan dampak yang dihasilkan bagi masyarakat," demikian pandangan fraksi yang dibacakan Ratna.
Fraksi Partai NasDem melalui Faiq Hasan mengapresiasi arah pembangunan 2027 yang menitikberatkan infrastruktur, pelayanan dasar, pariwisata, dan penanggulangan kemiskinan. Namun, fraksi mempertanyakan DAK Fisik Tahun 2027 yang dianggarkan Rp0,00, sementara pembangunan infrastruktur justru menjadi salah satu fokus utama. Fraksi Partai NasDem meminta kejelasan strategi Pemkab dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur tanpa DAK Fisik serta mendorong perbaikan readiness-criteria agar peluang pendanaan pada tahun berikutnya tidak hilang.
Fraksi PDI Perjuangan melalui Andy Risdianto menyoroti proyeksi PAD 2027 yang lebih rendah dibanding APBD 2026, termasuk target pajak daerah yang disebut turun 0,40 persen. Fraksi mempertanyakan dasar penetapan target tersebut serta meminta penjelasan apakah penurunan disebabkan kondisi ekonomi, perubahan regulasi, tingkat kepatuhan wajib pajak, atau belum optimalnya pendataan dan pengawasan. Fraksi juga meminta tema pembangunan 2027 benar-benar tercermin dalam struktur belanja.
"Tema tersebut harus diwujudkan dalam struktur belanja yang benar-benar berpihak kepada masyarakat," demikian pandangan Fraksi PDI Perjuangan.
Fraksi Amanat Sejahtera melalui Sigit Ragil Sapto Hadi juga mengapresiasi arah kebijakan RAPBD 2027, tetapi mengingatkan agar APBD tidak hanya berhasil secara administratif. Fraksi meminta pembangunan menyentuh kebutuhan masyarakat hingga tingkat desa, seperti jalan, jembatan, irigasi, drainase, air bersih, fasilitas pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur ekonomi masyarakat.
"Karena ukuran keberhasilan APBD bukan semata-mata seberapa besar anggaran terserap, tetapi seberapa besar persoalan masyarakat yang berhasil diselesaikan," kata Sigit membacakan pandangan fraksinya.
Fraksi PPP melalui Agung Nur Wahid menyoroti komposisi belanja dan meminta ruang yang lebih besar bagi kegiatan produktif yang mendorong lapangan kerja, UMKM, pertanian, dan penguatan ekonomi masyarakat. Fraksi juga memberi perhatian terhadap Pokok-Pokok Pikiran DPRD, transparansi penyaluran hibah, serta penyertaan modal BUMD yang menurut fraksi perlu disertai kajian kelayakan dan target hasil yang jelas.
Fraksi PKB melalui Erni Widi Astuti mempertanyakan ketergantungan daerah terhadap transfer pemerintah pusat dan meminta strategi yang lebih konkret untuk memperkuat kemandirian fiskal.
Fraksi juga mengingatkan bahwa angka pendapatan transfer 2027 masih bersifat asumsi karena rincian APBN belum ditetapkan. Pemerintah Daerah diminta menyiapkan langkah mitigasi apabila transfer yang diterima lebih rendah dari perkiraan.
"Fraksi PKB mengingatkan agar Pemerintah Daerah menyiapkan skenario mitigasi risiko apabila realisasi alokasi transfer dari Pemerintah Pusat lebih rendah dari asumsi yang digunakan, agar tidak berdampak pada pemangkasan program prioritas yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat," demikian pandangan fraksi yang dibacakan Erni.
Fraksi PKB juga meminta kehati-hatian dalam penggunaan asumsi SiLPA 2026 untuk menutup defisit RAPBD 2027 dan mendorong agar perhitungannya dilakukan secara konservatif.
Sementara itu, Fraksi Partai Gerindra melalui Alim Gunawan meminta Pemkab melengkapi pembahasan anggaran dengan data dan target yang lebih terukur. Fraksi antara lain mempertanyakan kondisi jalan dan jembatan yang rusak, berapa kilometer yang akan ditangani pada 2027, lokasi yang menjadi prioritas, serta besaran anggarannya. Di bidang pendidikan dan kesehatan, Fraksi Partai Gerindra meminta besarnya alokasi anggaran dapat dibandingkan dengan hasil yang benar-benar dicapai.
"Program UMKM jangan hanya diukur dari jumlah peserta atau penerima fasilitasi, tetapi dari peningkatan omzet, perluasan pasar, naik kelasnya usaha, dan penciptaan lapangan kerja," pinta Alim Gunawan mewakili Fraksi Gerindra.
Pandangan Umum Fraksi tersebut akan mendapat tanggapan dan/atau jawaban dari Bupati Kebumen dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kebumen dengan agenda Penyampaian Tanggapan dan/atau Jawaban Bupati atas Pandangan Umum Fraksi terhadap Raperda Kabupaten Kebumen tentang APBD Tahun Anggaran 2027, yang dijadwalkan digelar besok Jumat, 11 September 2026. (*)
