 |
| Bupati Lilis Nuryani saat memberikan sambutan diacara puncak Gebyar Pajak Daerah Tahun 2026 sekaligus Monitoring dan Evaluasi Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) di Pendopo Kabumian.(ft ist) |
Acara yang dihadiri jajaran Forkopimda, pimpinan OPD, camat, kepala desa, lurah, serta perwakilan wajib pajak ini menjadi momentum krusial untuk memperkuat sektor perpajakan daerah.
Bupati Kebumen, Lilis Nuryani, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada masyarakat dan pemerintah desa yang taat membayar pajak sebagai bentuk gotong royong membangun daerah.
"Mendengar kata pajak sering kali yang terbayang hanya kewajiban. Padahal sesungguhnya pajak adalah bentuk gotong royong kita membangun Kebumen. Jalan yang lebih baik, jembatan kokoh, layanan kesehatan, pendidikan, irigasi, hingga penerangan jalan, semuanya bertumpu pada pajak yang kita bayarkan bersama," ujar Bupati Lilis.
Tren Penerimaan Pajak Terus Meningkat
Pada APBD 2026, total pendapatan daerah ditetapkan sebesar Rp2,91 triliun. Dari jumlah tersebut, penerimaan pajak daerah ditargetkan menyumbang Rp238,5 miliar (sekitar 40% dari total PAD). Per 31 Juli 2026, realisasi pajak daerah telah menembus Rp142,28 miliar (59,65%).
Sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) menjadi penyumbang terbesar dengan realisasi Rp42,29 miliar (73,55% dari target Rp57,5 miliar), disusul PBJT-Tenaga Listrik sebesar Rp29,9 miliar (66,09% dari target Rp45,25 miliar).
Kinerja penerimaan pajak daerah di Kebumen sendiri menunjukkan tren kenaikan signifikan selama lima tahun terakhir:
01. 2021: Rp121,7 miliar
02. 2022: Rp129,8 miliar
03. 2023: Rp137,2 miliar
04. 2024: Rp139,4 miliar
05. 2025: Rp222,7 miliar
Untuk PBB-P2, dari total 879.555 objek pajak, Kecamatan Padureso mencatatkan prestasi sebagai satu-satunya wilayah yang berhasil mencapai pelunasan 100%. Secara keseluruhan, sebanyak 107 dari 460 desa di Kebumen telah lunas 100%, sementara 353 desa sisanya terus didorong melakukan percepatan.
Penyaluran Dana Bagi Hasil dan Program Sengkuyung PKB
Mendukung penguatan fiskal desa, Pemkab Kebumen menyalurkan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD) 2026 senilai Rp11,97 miliar kepada 397 desa yang memenuhi syarat minimal realisasi PBB-P2 sebesar 30%. Penyerahan dilakukan secara simbolis kepada perwakilan Desa Bocor (Buluspesantren), Desa Mergosono (Buayan), dan Desa Kawedusan (Kebumen).
Selain itu, Pemkab Kebumen mendorong optimalisasi program Sengkuyung Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk menata potensi piutang kendaraan. Dari 40.384 unit potensi kendaraan, sebanyak 36.995 unit tercatat belum terdata di tingkat desa dan memerlukan pendataan lebih masif.
Evaluasi Transaksi Non-Tunai (KKPD)
Melalui implementasi transaksi non-tunai sejak Maret 2025, Kebumen berhasil menduduki peringkat ke-9 di Jawa Tengah dalam penerapan KKPD. Realisasi penggunaan KKPD tahun 2026 mencapai Rp1,69 miliar yang tersebar di 33 perangkat daerah, mencakup pos Surat Perintah Perjalanan Dinas/SPPD (Rp1,002 miliar) serta Belanja Barang dan Jasa/Barjas (Rp696,5 juta).
"Saya berharap seluruh perangkat daerah memanfaatkan KKPD secara optimal agar pengelolaan keuangan pemerintah semakin mudah, cepat, transparan, dan akuntabel," kata Bupati.
Penganugerahan Wajib Pajak dan Instansi Teladan
Sebagai bentuk motivasi, Pemkab Kebumen memberikan penghargaan kepada sejumlah pihak berprestasi:
01. Wajib Pajak Teladan: CV. Langit Cirebon (Reklame), RSUD DR. Soedirman (Air Tanah), CV. Giri Pundi Mas (MBLB), Darmono, S.H. (BPHTB), Pizza Hut Sarbini (PBJT Mamin), Trio Azana Style Hotel (PBJT Perhotelan), PT. Platinum Sinema (PBJT Hiburan), Toserba Jadi Baru (PBJT Parkir), dan PT. PLN (Persero) UP3 Cilacap (PBJT Tenaga Listrik).
02. Implementasi KKPD Terbaik: BPKPD, Disdukcapil, Bapperida, dan Disarpus (Tingkat SKPD); Kecamatan Prembun, Sempor, Rowokele, dan Bonorowo (Tingkat Kecamatan).
03. Pengelola Data PKB Terbaik: Desa Sitiadi (Kecamatan Puring).
04. Desa Pelunas PBB Tercepat: Desa Surotrunan (Alian), Desa Donorojo (Sruweng), Desa Pejengkolan (Padureso), dan Desa Wonokromo (Alian).(*)
.jpg)
