 |
| M. Fauhan Fawaqi, S.IP., M.M.,Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kebumen.(ft ist) |
Berangkat dari semangat tersebut, DPRD Kabupaten Kebumen kini mempercepat penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Dukungan Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Regulasi ini disiapkan untuk memperkuat pelaksanaan program prioritas nasional Presiden Prabowo Subianto di tingkat lokal.
"Hari Anak Nasional adalah pengingat bahwa setiap anak berhak hidup sehat, bergizi, belajar dengan nyaman, dan tumbuh di lingkungan yang aman. Karena itu, kebijakan publik harus menempatkan anak sebagai pusat pembangunan," ujar Fauhan.
Bangun Ekosistem, Bukan Sekadar Bagi Makanan
Fauhan menekankan bahwa pemenuhan gizi anak tak bisa dilepaskan dari penyediaan fasilitas penunjang. Program MBG di sekolah harus didukung oleh sanitasi yang layak, air bersih, ruang makan yang higienis, serta edukasi gaya hidup sehat.
Menurutnya, Ranperda ini tidak berniat mengambil alih kewenangan Pemerintah Pusat atau Badan Gizi Nasional, melainkan menjadi payung hukum daerah dalam menyokong pelaksanaannya.
"Makanan bergizi saja tidak cukup jika lingkungan sekolahnya tidak mendukung. Hak anak harus dipenuhi secara utuh. Ranperda ini dirancang untuk memperkuat seluruh ekosistem pendukung tersebut," jelasnya.
Melalui Ranperda ini, Pemkab Kebumen akan memiliki regulasi jelas terkait:
01. Koordinasi lintas perangkat daerah dan pendataan sasaran penerima.
02. Pengawasan keamanan pangan dan penyediaan sarana penunjang.
03. Integrasi edukasi gizi dan budaya makan sehat di sekolah.
04. Pengelolaan limbah makanan (food waste) yang ramah lingkungan.
Menggerakkan Ekonomi Lokal Lewat Rantai Pasok Desa
Salah satu keunggulan utama dari Ranperda ini adalah komitmen menjadikan pemberdayaan masyarakat sebagai roh kebijakan. Program MBG dirancang agar tidak hanya memberi dampak kesehatan bagi siswa, tetapi juga menggerakkan roda ekonomi warga Kebumen.
Ranperda akan mendorong pelibatan langsung petani, peternak, nelayan, UMKM pangan, Koperasi, hingga BUMDes dalam penyediaan bahan pangan lokal—seperti beras, telur, ayam, ikan, dan sayuran.
"Ketika rantai pasok dibangun dari potensi lokal, anak-anak mendapatkan asupan bergizi, sementara petani dan BUMDes mendapatkan manfaat ekonomi. Inilah pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan," kata Fauhan.
Pengawasan Partisipatif dan Transparan
Untuk menjamin kualitas dan keamanan pelaksanaan di lapangan, Ranperda ini juga menyiapkan mekanisme pengawasan partisipatif. Kanal pengaduan publik akan dibuka agar orang tua, guru, dan masyarakat dapat melaporkan secara langsung jika terjadi kendala—seperti kualitas makanan yang buruk hingga keterlambatan distribusi.
Fauhan optimistis, pemenuhan gizi dan lingkungan belajar yang ramah anak adalah investasi jangka panjang terbaik untuk menyiapkan generasi unggul.
"Ketika anak-anak terlindungi, memperoleh layanan berkualitas, dan tumbuh di lingkungan yang sehat, sesungguhnya kita sedang menyiapkan fondasi menuju Indonesia Emas," pungkasnya.(*)
.jpg)
