 |
| M. Fauhan Fawaqi Ketua Bapemperda DPRD Kebumen.(ft ist) |
Tujuannya satu: bikin pelaksanaan MBG di Kebumen rapi, tepat sasaran, dan berdampak langsung ke ekonomi masyarakat.
Ketua Bapemperda DPRD Kebumen, M. Fauhan Fawaqi, menegaskan Ranperda ini bukan untuk mengambil alih tugas Pemerintah Pusat atau Badan Gizi Nasional (BGN). Tapi untuk memperjelas peran Pemda Kebumen.
"Program MBG ini prioritas Presiden. Biar jalan optimal di Kebumen, kita butuh dasar hukum yang jelas. Biar dukungannya nggak jalan sendiri-sendiri, tapi terintegrasi dan melibatkan semua elemen," kata Fauhan di Kebumen, Kamis (24/7/2026).
Menurut Fauhan, MBG harus jadi pintu masuk pemberdayaan. Bukan berhenti di piring anak sekolah.
"MBG harus menyentuh keluarga, sekolah, desa, petani, peternak, nelayan, Koperasi Desa Merah Putih, BUMDes, sampai UMKM pangan," tegasnya.
Ia mencontohkan potensi Kebumen yang besar: beras, telur, ayam, ikan, sayur, buah, tahu, tempe. Kalau rantai pasoknya dibenahi, maka anak dapat gizi, petani dan UMKM juga dapat pasar.
"Jangan sampai program sebesar ini hanya dinikmati pemasok besar. Kelompok tani, nelayan, perempuan, BUMDes harus dapat kesempatan yang sama lewat pembinaan serius," ujarnya.
Bapemperda menyoroti banyak PR di lapangan yang butuh sentuhan daerah:
Data: Validasi penerima manfaat biar nggak salah sasaran
Koordinasi: Lintas OPD, kecamatan, desa, sekolah, puskesmas, posyandu
Keamanan pangan: Higiene, sanitasi, kesiapan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)
Ekonomi lokal: Pelatihan keamanan pangan, legalitas, sertifikasi, hingga kemitraan usaha
Pengawasan: Ruang bagi guru, orang tua, dan masyarakat untuk lapor jika ada makanan tidak layak, keterlambatan, atau pungli
Lingkungan: Pengelolaan limbah makanan dan kemasan, kurangi plastik sekali pakai
"Pengawasan nggak boleh hanya pemerintah. Masyarakat harus dilibatkan biar transparan dan akuntabel," kata Fauhan.
Desa, kata Fauhan, posisinya strategis. Mulai dari mendata keluarga rentan, memetakan potensi pangan lokal, sampai menguatkan BUMDes.
Sementara sekolah harus jadi pusat pendidikan gizi. Bukan cuma tempat makan. "Harus ada pembiasaan cuci tangan, anti food waste, dan edukasi makan sehat," tambahnya.
Soal anggaran, Fauhan memastikan APBD hanya dipakai untuk kewenangan daerah: koordinasi, edukasi gizi, sanitasi, pembinaan UMKM, dan monitoring.
Fauhan juga menyinggung dinamika di BGN yang sudah dua kali ganti pimpinan. Baginya itu sinyal pemerintah terus membenahi.
"Ini momentum bagi daerah untuk hadir. Program sebesar ini butuh penyempurnaan terus. Kita bantu selesaikan bagian yang jadi kewenangan daerah," katanya.
Ia berharap Ranperda ini bisa jadi model. Target akhirnya: MBG di Kebumen berjalan aman, bergizi, tepat sasaran, berbasis pangan lokal, dan benar-benar memberdayakan masyarakat.
"Kalau setiap daerah ambil peran sesuai kewenangannya, program unggulan Presiden ini manfaatnya akan cepat dirasakan luas," tutup Fauhan.(*)
.jpg)
