 |
| Bupati Lilis Nuryani saat mengadakan pertemuan dengan jajaran PT KAI Daop 5 Purwokerto.(ft ist) |
Langkah ini menjadi kelanjutan dari komunikasi intensif Pemkab Kebumen dengan PT KAI, setelah sebelumnya Bupati melakukan kunjungan kerja ke Kantor Pusat KAI di Bandung pada Maret lalu.
Didampingi Sekda Edi Rianto dan sejumlah pimpinan OPD, Bupati Lilis kembali menegaskan pentingnya memperluas jangkauan KA Prameks. Saat ini, kereta komuter bersubsidi tersebut baru melayani hingga Kutoarjo, sehingga warga Kebumen masih harus berganti moda transportasi untuk menuju Yogyakarta maupun Solo.
“Kebutuhan masyarakat akan transportasi murah sangat tinggi, terutama bagi pelajar dan pekerja yang setiap hari beraktivitas ke Yogyakarta. Kami berharap Prameks bisa diperpanjang hingga Gombong, bahkan menjangkau Kebumen dan Prembun/Kutowinangun,” tegasnya.
Menanggapi hal tersebut, Vice President KAI Daop 5 Purwokerto, Rangga Putra Maulana, menjelaskan bahwa pengelolaan KA Prameks berada di bawah KAI Commuter, sehingga prosesnya memerlukan koordinasi lintas instansi, termasuk dengan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.
“Usulan ini sedang kami dalami bersama lintas unit. Pada prinsipnya kami mendukung, karena berpotensi meningkatkan okupansi penumpang. Namun, harus dibarengi kajian kesiapan sarana agar tidak mengganggu waktu tempuh layanan yang sudah berjalan,” jelasnya.
Tak hanya soal layanan kereta, Pemkab Kebumen juga mengangkat kembali aspirasi warga terkait dibukanya JPL 583 Mekarsari. Penutupan perlintasan tersebut dinilai menghambat aktivitas ekonomi masyarakat setempat.
Namun, pihak KAI mengingatkan bahwa faktor keselamatan tetap menjadi prioritas utama. Rangga mengungkapkan, lokasi tersebut memiliki catatan kecelakaan yang cukup serius dalam dua tahun terakhir.
“Pada 2024 hingga 2025 terjadi beberapa insiden temperan yang menelan korban jiwa. Ini menjadi pertimbangan utama kami. Karena itu, pembukaan kembali harus melalui asesmen menyeluruh bersama seluruh stakeholder, termasuk Kementerian Perhubungan,” tegasnya.
Menjawab kekhawatiran tersebut, Kepala Dinas Perkimhub Kebumen, Slamet Mustolkhah, memastikan bahwa Pemkab telah menyiapkan berbagai persyaratan teknis sesuai regulasi. Bahkan, anggaran sebesar Rp2,06 miliar per tahun telah dialokasikan untuk mendukung operasional 83 petugas Penjaga Jalan Lintasan (PJL) bersertifikat.
Tak hanya itu, fasilitas pengamanan di Pos Mekarsari juga dipastikan lengkap, mulai dari CCTV hingga sistem peringatan berupa sirine.
Dalam pertemuan itu, isu lain yang turut disorot adalah persoalan drainase di sepanjang jalur rel, khususnya di wilayah Gombong dan Kutowinangun. Sedikitnya empat titik rawan banjir tercatat membutuhkan penanganan segera, dengan genangan air yang kerap mencapai ketinggian hingga 50 sentimeter dan berpotensi mengganggu stabilitas jalur kereta.
“Kami berterima kasih atas informasi ini. Sangat bermanfaat bagi kami dalam meningkatkan keselamatan dan layanan. Semoga pertemuan ini menghasilkan keputusan terbaik untuk masyarakat,” pungkas Rangga.(*)
