 |
| Acara Pembinaan dan Pendampingan Program MBG yang digelar di Pendopo Kabumian.(ft ist) |
Langkah ini diambil menyusul terbitnya Surat Edaran Menteri Kesehatan dan sebagai respons atas kasus keracunan pangan yang sempat terjadi di beberapa wilayah, termasuk di Kecamatan Petanahan.
Kepala Dinas Kesehatan Kebumen, dr. Iwan Danardono, menegaskan bahwa setiap dapur penyelenggara MBG wajib memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
“Salah satu jaminan keamanan dalam program MBG adalah adanya Sertifikasi Laik Higiene Sanitasi (SLHS),” tegas dr. Iwan.
Aturan ini diperkuat dengan Surat Edaran Menteri Kesehatan NOMOR HK.02.02/C.I/4202/2025 tentang percepatan penerbitan SLHS bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Batas waktu kepemilikan sertifikat ini maksimal satu bulan sejak SE diterbitkan, baik untuk SPPG yang sudah beroperasi maupun yang baru terbentuk.
Namun, hingga kini, dari seluruh SPPG di Kebumen, baru 3 dapur yang tercatat sudah memiliki SLHS.
Menanggapi kasus keracunan di Petanahan, dr. Iwan mengingatkan seluruh pengelola dapur agar lebih disiplin menjalankan prosedur sanitasi, mulai dari penggunaan sarung tangan, masker, hingga penutup kepala.
“Kasus kemarin itu terbukti ada bakterinya. Maka kami minta jangan sampai terulang lagi. Tolong bapak ibu kepala dapur juga lebih mengawasi, lebih cerewet soal kebersihan,” pintanya.
Bupati Kebumen Lilis Nuryani dalam kesempatan yang sama menegaskan bahwa Program MBG merupakan investasi jangka panjang yang membutuhkan kerja sama semua pihak.
Ia menekankan pentingnya standar kebersihan dan keamanan pangan di seluruh tahapan penyelenggaraan, mulai dari perencanaan dapur, pengolahan bahan, pengemasan, distribusi, hingga pencucian alat makan.
Selain itu, Bupati juga menyoroti peluang pemanfaatan produk lokal untuk mendukung UMKM Kebumen.
“Kami ingin tahu apakah hasil pertanian lokal seperti kacang panjang, labu siam, putren, dan jagung bisa digunakan agar UMKM kita juga ikut berkembang,” ujarnya.
Acara tersebut turut dihadiri forkopimda, Kepala KPPG DIY Jateng Harsono Budi Waluyo, Sekda Edi Rianto, pimpinan OPD, Labkesda, Kemenag, Koordinator SPPG, serta 79 SPPG (termasuk 1 SPPI) dan 39 ketua yayasan mitra SPPG.
Kegiatan ditutup dengan paparan materi dari Kepala KPPG DIY Jateng Harsono Budi Waluyo.(*)
