Rakor di Pantai Pecaron, Pemkab Kebumen Perkuat Sinergi Desa Dorong Ekonomi dan Tekan Kemiskinan

 

Bupati Kebumen dan jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) saat mengadakan Rapat Koordinasi (Rakor) Kepala Desa se-Kecamatan Ayah di kawasan wisata Pantai Pecaron, Desa Srati.(ft ist) 
AYAH, (seputarkebumen.com)- Suasana berbeda mewarnai Rapat Koordinasi (Rakor) Kepala Desa se-Kecamatan Ayah yang digelar di kawasan wisata Pantai Pecaron, Desa Srati, Rabu (17/6/2026). Berlatar panorama pantai selatan yang memikat, forum tersebut menjadi wadah memperkuat sinergi pembangunan desa sekaligus membahas sejumlah program prioritas daerah.

Kegiatan dihadiri jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat Ayah, serta seluruh kepala desa yang tergabung dalam Paguyuban Kepala Desa Kecamatan Ayah. Hadir pula Bupati Kebumen Lilis Nuryani yang memimpin langsung jalannya rapat koordinasi.

Sebelum agenda rakor dimulai, Bupati meninjau perkembangan kawasan wisata Pantai Pecaron yang kini mulai berkembang melalui kerja sama pengelolaan dengan pihak ketiga, termasuk penyediaan fasilitas penginapan di kawasan pesisir.

Menurutnya, Pantai Pecaron memiliki daya tarik wisata yang besar dan berpotensi menjadi salah satu destinasi unggulan di wilayah selatan Kebumen. Namun, ia menekankan pentingnya menjaga kebersihan dan kenyamanan kawasan sebagai faktor utama dalam menarik wisatawan.

“Pemandangan Pantai Pecaron sangat indah dan potensinya luar biasa. Promosi perlu terus ditingkatkan, tetapi yang tidak kalah penting adalah menjaga kebersihan lingkungan. Wisatawan akan merasa nyaman jika kawasan wisata bersih, tertata, dan asri,” ujarnya.

Dalam rakor tersebut, Bupati memaparkan tiga fokus utama pembangunan daerah saat ini, yakni pengentasan kemiskinan, penguatan ekonomi desa, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Untuk mendukung program pengentasan kemiskinan, pemerintah desa diminta aktif memperbarui data warga kurang mampu agar bantuan sosial dapat disalurkan secara tepat sasaran. Sementara di sektor ekonomi, desa didorong mengoptimalkan pemanfaatan Dana Desa untuk kegiatan produktif yang mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dan memperkuat kemandirian ekonomi desa.

Di bidang pelayanan publik, Bupati menegaskan bahwa masyarakat kini menuntut layanan yang cepat, mudah, dan transparan. Karena itu, pemerintah desa diminta lebih responsif dalam menindaklanjuti berbagai kebutuhan maupun keluhan warga.

“Banyak masyarakat yang menyampaikan aspirasi dan aduan secara langsung. Ini menjadi pengingat bahwa pelayanan publik harus terus ditingkatkan. Pemerintah desa harus hadir memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” tegasnya.

Kecamatan Ayah sendiri dinilai memiliki potensi yang sangat lengkap, mulai dari sektor kelautan, pertanian, kehutanan, UMKM, hingga pariwisata alam berupa pantai dan gua yang menjadi daya tarik wisatawan.

Dalam forum tersebut, sejumlah kepala desa juga menyampaikan aspirasi terkait kondisi akses jalan menuju destinasi wisata strategis, termasuk jalur menuju Gua Jatijajar yang dinilai mengalami kerusakan dan berpotensi membahayakan pengguna jalan.

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kebumen, Joni Hernawan, menjelaskan bahwa pemerintah daerah terus meningkatkan anggaran pembangunan infrastruktur jalan secara bertahap.

Ia menyebut alokasi anggaran penanganan jalan yang sebelumnya berada di kisaran Rp51 miliar meningkat menjadi Rp138 miliar pada tahun 2025, dan kembali naik menjadi lebih dari Rp170 miliar pada tahun anggaran 2026.

“Sejumlah ruas jalan di Kecamatan Ayah telah masuk dalam perencanaan penanganan berkala dan dijadwalkan dikerjakan pada semester kedua tahun ini,” jelasnya.

Selain pembangunan jalan, Pemkab Kebumen juga membuka peluang bagi pemerintah desa yang ingin mengusulkan peningkatan jalan poros desa melalui skema Bantuan Keuangan Khusus (BKK) sesuai hasil verifikasi dan prioritas pembangunan daerah.

Rakor juga membahas perkembangan proses perizinan pemanfaatan kawasan hutan untuk KDKMP yang saat ini masih dalam tahap koordinasi dengan Perhutani dan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.

Melalui rakor tersebut, pemerintah daerah berharap sinergi antara kabupaten dan pemerintah desa semakin kuat sehingga berbagai program pembangunan dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.(*) 

Flyer Informasi