Anda bilan
 |
| Direktur Utama PT BPR BKK Kebumen, Sutrisno, didampingi Direktur Kepatuhan Sudiharto.(ft ist) |
KEBUMEN, (seputarkebumen.com)-Menyongsong tahun 2026, PT BPR BKK Kebumen bersiap tancap gas dengan memperkuat dua program unggulan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, yakni Sobat Tani dan Kredit Pekerja Migran Indonesia (PMI). Langkah ini ditegaskan dalam jumpa pers yang digelar pada Senin (22/12/2025).
Direktur Utama PT BPR BKK Kebumen, Sutrisno, didampingi Direktur Kepatuhan Sudiharto, menjelaskan bahwa kedua program tersebut dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal sekaligus memperkuat ketahanan masyarakat di sektor riil.
Pada program Sobat Tani, BPR BKK Kebumen menggandeng Dinas Pertanian dan Pangan (Distapang) serta para penyuluh pertanian di lapangan. Kolaborasi ini dilakukan untuk meminimalkan risiko kredit sekaligus memastikan pendampingan kepada petani berjalan optimal.
Sektor pertanian mendapat perhatian khusus karena adanya subsidi bunga dari Pemerintah Kabupaten Kebumen sebesar Rp350 juta per tahun. Subsidi tersebut dinilai sangat membantu petani dalam mengakses permodalan, terutama untuk kebutuhan musim tanam dan pembelian pupuk.
“Kami ingin hadir membantu petani dalam permodalan, baik untuk musim tanam maupun kebutuhan pupuk. Ini juga menjadi bagian dari dukungan kami terhadap cita-cita swasembada pangan di Kebumen,” ujar Sutrisno.
Selain Sobat Tani, BPR BKK Kebumen juga terus mengembangkan Kredit PMI yang menyasar calon pekerja migran Indonesia. Program ini dijalankan melalui kerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) guna memberikan akses pembiayaan dengan suku bunga ringan bagi warga yang hendak bekerja ke luar negeri, seperti Jepang, Korea, Malaysia, hingga Singapura.
Sudiharto menambahkan, khusus untuk tujuan Jepang, plafon pinjaman yang disediakan mencapai maksimal Rp75 juta dengan tenor 3 hingga 5 tahun. Namun dalam praktiknya, pelunasan kredit kerap berlangsung lebih cepat.
“Biasanya dalam waktu sekitar satu tahun sudah lunas. Angsuran bulanan dikirimkan melalui orang tua yang bertindak sebagai penjamin,” jelasnya.
Tingginya minat masyarakat menempatkan dana di BPR BKK Kebumen, lanjut Sutrisno, tidak lepas dari status kepemilikan bank yang jelas dan terpercaya. Saat ini, 51 persen saham BPR BKK Kebumen dimiliki Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan 49 persen oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen. Selain itu, seluruh simpanan nasabah juga dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
Dari sisi kinerja keuangan, kondisi likuiditas BPR BKK Kebumen dinilai sangat sehat. Dana Pihak Ketiga (DPK) yang disalurkan kembali dalam bentuk kredit berada di angka 81 persen, jauh di bawah batas maksimal 94 persen.
“Ini rasio yang sangat baik, bahkan bisa dibilang cantik untuk sebuah bank. Artinya, likuiditas aman dan kepercayaan masyarakat tetap terjaga,” pungkas Sutrisno.(*)
