Lonjakan Kasus Kekerasan di Kebumen Capai 122, Bupati Tegaskan Komitmen Perkuat Anggaran Perlindungan

KEBUMEN, (seputarkebumen.com)- Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Kebumen terus menunjukkan tren peningkatan yang mengkhawatirkan. Isu tersebut menjadi sorotan utama dalam peringatan Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (HAKTP) 2025 yang digelar di Ruang Teater Disarpus Kebumen, Kamis, 27 November 2025.

Acara ini diinisiasi Migrant CARE Kebumen bekerja sama dengan Dinsos P3A Kebumen, PPRBM Solo, dan DESBUMI Kebumen, mengusung tema “Bersatu untuk Akhiri Kekerasan Digital dan Komoditisasi Terhadap Perempuan dan Pekerja Migran Perempuan.”

Kasus Meningkat Drastis

Data Dinsos P3A Kebumen mencatat lonjakan signifikan. Tahun 2023 terdapat 73 kasus, meningkat menjadi 85 kasus pada 2024. Hingga September 2025, jumlah kasus sudah mencapai 122, didominasi kekerasan seksual dan KDRT.

Bupati Kebumen Tegaskan Komitmen

Dihadiri Bupati Kebumen Lilis Nuryani, yang disambut dengan Tari Lawet, kegiatan ini menegaskan keseriusan pemerintah daerah dalam menangani kekerasan.

“Hingga 2025, lebih dari seratus kasus tercatat di Kebumen. Ini menunjukkan pekerjaan rumah kita masih panjang. Namun, kabar baiknya semakin banyak korban berani melapor,” ujar Bupati.

Bupati Lilis memaparkan tiga komitmen strategis Pemda:

1. Penguatan Anggaran Perlindungan
   Menjamin kecukupan anggaran agar layanan korban berjalan tanpa hambatan.

2. Regulasi dan Implementasi
   Mendorong penerapan aturan perlindungan yang benar-benar dirasakan oleh perempuan dan anak.

3. Pencegahan Kultural
   Menguatkan edukasi di keluarga, sekolah, dan komunitas untuk membangun relasi sehat dan saling menghargai.

Bupati juga menambahkan bahwa sejak April 2025, Kebumen telah memiliki UPTD PPA sebagai rumah aman pertama bagi korban.
“Kami ingin memastikan setiap korban diterima tanpa dihakimi dan didampingi hingga prosesnya selesai,” tegasnya.

Pekerja Migran Perempuan Rentan Kekerasan

Kebumen dikenal sebagai daerah dengan jumlah pekerja migran perempuan yang tinggi. Kekerasan berupa penahanan dokumen, pelarangan komunikasi, hingga eksploitasi masih marak terjadi. Kondisi ini menegaskan lemahnya pengawasan terhadap PMI dan perlunya perubahan paradigma P3MI.

Di sisi lain, teknologi digital kini menjadi celah baru terjadinya kekerasan—mulai dari perekrutan ilegal hingga penipuan kerja ke luar negeri dengan iming-iming gaji tinggi.

Perempuan Disabilitas Hadapi Kerentanan Ganda

Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) 2021 mencatat 1 dari 4 perempuan pernah mengalami kekerasan fisik atau seksual. Namun hingga kini belum tersedia data spesifik mengenai perempuan penyandang disabilitas di Kebumen, menandakan perlunya sistem pencatatan yang lebih inklusif.

Rangkaian Kegiatan HAKTP

Peringatan HAKTP di Kebumen diselenggarakan lewat talk show, pentas seni, bedah buku, pemutaran film, hingga bazar DESBUMI.

Bedah buku “Feminisme Nusantara” menghadirkan pemateri Nurul Hanivah dan Muhammad Fauhan Fawaqi SIP, MM.
Sementara talk show diisi oleh S.F. Aqilah, Kepala Dinsos P3A Yunita Prasetyani, dr. Faiz Alauddien Reza Mardhika (Komisi E DPRD Jateng), dan Elisabet SA Widyastuti SKM M Kes (PKBI Jateng).

Kegiatan ini bertujuan merumuskan rekomendasi konkret terkait ruang digital aman, kebijakan ramah perempuan, serta kerja layak bagi pekerja migran dan penyandang disabilitas.

Sebanyak 90 peserta hadir dari unsur OPD, akademisi, Migrant CARE, PEKKA, PPRBM, organisasi difabel, Formasi, SLB, serta BEM universitas se-Kebumen.(*)