KEBUMEN, (seputarkebumen.com) - Badan Anggaran DPRD Kebumen kaget dengan pembagian porsi anggaran pada Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Kebumen. Pasalnya alokasi anggaran belanja pegawai pada dinas tersebut jauh lebih besar ketimbang pos anggaran program dan kegiatan.
Anggota Badan Anggaran DPRD Kebumen Agung Nur Wahid menyampaikan, dalam dokumen Raperda APBD Tahun 2026 dan laporan hasil Badan Anggaran (Banggar), tertulis rencana anggaran pada Disnaker Kebumen sebesar Rp 7,86 miliar.
Dari total anggaran ini Rp 6 miliar di antaranya ternyata hanya untuk komponen gaji dan tunjangan pegawai. "Bagi kami tidak logis. Anggaran program cuma secuil, malah habis buat ASN," ungkapnya, Jumat (21/11/2025) malam.
Agung tak habis pikir, Disnaker justru memasang porsi anggaran sebesar 77 persen hanya untuk kebutuhan pegawai. Sedangkan sisanya, 23 persen anggaran dipaksa untuk mencukupi berbagai program dan kegiatan selama setahun.
"Ya tinggal dibagi saja, sisa Rp 1 miliar lebih. Belum potong pajak. Masyarakat mau dapat apa coba," tegasnya.
Kondisi ini, menurut Agung sebagai gambaran Disnaker hanya mementingkan diri sendiri, tanpa memperhatikan kondisi masyarakat bawah. Padahal bagi Agung, Disnaker mestinya punya peran strategis dalam penurunan angka pengangguran terbuka di Kebumen.
Agung menjelaskan, tingkat pengangguran di Kebumen pada 2024 masih di angka 5,07 persen. Kondisi ini menempatkan Kebumen masuk dalam 10 besar daerah dengan jumlah pengangguran tertinggi di Jawa Tengah.
Di satu sisi jumlah angkatan kerja juga terus melonjak setiap tahun. Tercatat pada 2024 ada 812 ribu lebih jumlah angkatan kerja di Kebumen.
Disnaker saat ini diminta untuk lebih bijak dan mawas diri dalam hal perencanaan dan pengelolaan anggaran. DPRD, kata Agung, ingin APBD yang bersumber dari uang rakyat juga dapat diakses seluas-luasnya untuk rakyat.
"Kalau porsi anggaran 50:50 masih oke. Lah ini 70 persen lebih cuma buat menggaji pegawai," bebernya.
Banggar meminta dalam penentuan pagu anggaran setiap dinas disesuaikan dengan kebijakan pembangunan. Selain itu melihat asas kelayakan serta kepatutan.
"Banggar melihat anggaran Disnaker untuk penurunan angka pengangguran sangat terbatas," jelas anggota Banggar DPRD Kebumen Adhitya Whisnu Bayu Aji.
