 |
| Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Drs Munadi saat menerima kedatangan pemilik ruko di Pasar Wonokriyo Gombong di Kantor DPRD Kabupaten Kebumen.(ft ist) |
Mereka diterima langsung oleh Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Drs Munadi. Seperti diketahui, dengan telah berakhirnya PKS dg PT. Karsa Bayu Bangun Perkasa (KBBP) pengelolaan pasar tersebut kini sepenuhnya berada di tangan pemda, pasca serah terima sertifikat dan aset bangunan pasar setelah 30 tahun dikelola oleh PT KBBP sejak 1995.
Serah terima oleh PT KBBP untuk sertifikat HGB (sisa) yang sebelumnya merupakan hak PT KBBP. Dalam acara tersebut naik r ke atas panggung tiga orang yang mengatasnamakan perwakilan pemilik kios, ruko dan los pasar kepada Pemda Kebumen pada Rabu (24/9/2025).
Objek yang diserahkan pihak ketiga kepada pemda meliputi tanah seluas 39.805 meter persegi. Ada 1.334 unit bangunan di pasar tersebut terdiri dari ruko, kios, los, los basah, los pasar pagi, MCK, aula, dan titipan sepeda. Selain itu ada pula delapan unit fasilitas penunjang, antara lain kantor pasar, pos pos pintu masuk, kesehatan, dan masjid.
Beberapa perwakilan pemilik ruko saat ditemui wartawan di DPRD Kebumen usai menyerahkan surat permohonan audiensi menyampaikan, bahwa tiga orang saat acara penyerahan tersebut tidak dapat mengatasnamakan sebagai perwakilan.
"Jadi saat acara tersebut waktu di Pasar Wonokriyo mereka tidak bisa dikatakan mewakili kami para pemilik kios dan ruko karena kami sedang mengajukan surat permohonan perpanjangan hak, yg pengajuannya telah diserahkan secara kolektif ke Kantor Disperindag," ucap Yuli Anjaryani kepada wartawan di Kantor DPRD Kebumen, Senin siang.
Menurut Yuli, pedagang pasar telah berupaya untuk dapat melakukan perpanjangan HGB atas pasar tersebut sebelum HGB berakhir. Pengajuan tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut hasil audensi dengan Ibu Bupati, OPD dan Kepala Kantor ATR/BPN Kebumen.
Para pemilik kios dan ruko tetap berharap Pemda dapat mengeluarkan rekomendasi untuk perpanjangan atau pembaharuan HGB karena bagi pedagang, bukti kepemilikan berupa sertifikat mempunyai nilai ekonomi tinggi.
Senada dengan Yuli, berdasarkan keterangan dari dinas terkait, jelas Titik, pengelolaan atas ruko masih dapat dimungkinkan tapi dengan hak sewa bukan jual beli. Akan tetapi beberapa pemilik ruko telah memiliki sertifikat atas beberapa ruko di pasar tersebut sejak 1995 lalu dasarnya dari jual beli dan masing masing sudah memegang sertifikat.
"Sebagai catatan, pembelian itu sah karena dimungkinkan dalam PKS (Perjanjian Kerja Sama)," kata Titik.
Lanjutnya, sertifikat atas ruko tersebut sebagian besar telah diproses balik nama dan ada beberapa yang belum proses balik nama. Selain itu ada yang bentuknya sertifikat elektornik.
"Di sisi lain berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2021, hal yang demikian memang dimungkinkan.
Beliau menyatakan sikap kehati-hatian Pemda terkait Permendagri 7/2024, akan tetapi kita juga harus melihat adanya Hierarki Peraturan peundangan di Indonesia," tutupnya.(*)
