 |
| Ketua DPC PPP Kebumen Wahid Mulyadi (berpeci) saat mengikuti Muktamar ke-X di Hotel Mercure Ancol. (FT ist) |
Mulyadi membeberkan, insiden kericuhan hingga berujung baku hantam pada gelaran Muktamar ke-X kemarin menjadi preseden buruk bagi perjalanan PPP di kancah perpolitikan nasional. Ia menyebut peristiwa ini sebagai bentuk kegagalan pengurus lama. Sebab baru terjadi pertama kali sepanjang sejarah sejak berdirinya PPP pada tahun 1973.
Mulyadi juga cukup heran perhelatan Muktamar ke-10 kemarin justru tidak dihadiri pimpinan partai politik lain, termasuk tamu undangan kehormatan sebagaimana lazimnya seremoni pembukaan pada muktamar sebelumnya.
“Muktamar kemarin terkacau. Adanya insiden bisa diartikan pimpinan pusat gagal menjaga marwah partai. Tidak kuasa menjaga suasana kondusif bagi muktamirin. Biasanya itu berlangsung khidmat,” tegas Mulyadi, Rabu (1/9).
Ia menilai, peristiwa keributan di Muktamar ke-X adalah akumulasi kekecewaan pemilik hak suara atau muktamirin yang menginginkan adanya perubahan di tataran pengurus DPP. Utamanya jabatan ketua umum yang dianggap gagal dalam mengelola partai.
Imbasnya, kata Mulyadi, PPP tidak lolos ambang batas perolehan suara atau parliamentary threshold pada Pemilu 2024. Kondisi ini yang menjadi keprihatinan bersama di tubuh PPP karena tidak punya keterwakilan kursi di DPR RI.
Bagi Mulyadi, karut marut di tubuh PPP tidak boleh terus dibiarkan. Apalagi menurutnya PPP bukan partai lahir kemarin sore. Sudah lebih dari lima dekade PPP mewarnai kancah perpolitikan. Dia tak ingin semangat perjuangan kader surut akibat pucuk pimpinan partai tidak mampu membawa gerbong PPP ke arah lebih baik.
“Sejarah kelam bagi kami. Baru sekarang PPP tidak punya wakil di Senayan selama partai berdiri. Kecewa?itu pasti. Wajar saja kalau pengurus di berbagai tingkatan mendesak ada perubahan,” urainya.(*)
