Pemkab Kebumen Bentuk Satgas Pengawasan Makan Bergizi Gratis, Jamin Program Berjalan Optimal

Sekretaris Daerah (Sekda) Kebumen, Edi Rianto.(ft ist) 

KEBUMEN, (seputarkebumen.com)-Pemerintah Kabupaten Kebumen segera membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga ke tingkat kecamatan. Langkah ini menjadi bagian penting dalam memastikan kelancaran serta kualitas pelaksanaan program nasional yang digagas Presiden Prabowo Subianto.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kebumen, Edi Rianto, menyampaikan bahwa pembentukan Satgas MBG di setiap kecamatan ditargetkan rampung pada November 2025. Satgas ini akan menjadi tim lintas sektor yang terdiri dari unsur pemerintah daerah, TNI, Polri, dan pemangku kepentingan lainnya.

“Satgas dibentuk agar pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis benar-benar terpantau, terkoordinasi, dan memberi manfaat optimal bagi masyarakat,” ujar Edi.

Hingga Senin, 20 Oktober 2025, pelaksanaan program MBG di Kebumen telah menunjukkan progres menggembirakan. Tercatat 71 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur telah beroperasi dan melayani 187.752 penerima manfaat, setara dengan 65–67 persen dari total siswa sasaran.

Edi optimistis program MBG bukan hanya meningkatkan asupan gizi anak-anak, tetapi juga memberikan efek berganda bagi perekonomian lokal. Pasalnya, sebagian besar bahan pangan yang digunakan berasal dari hasil pertanian daerah.

“Program ini tidak hanya menyehatkan anak-anak kita, tetapi juga menggerakkan ekonomi lokal karena bahan baku banyak disuplai dari petani Kebumen,” jelasnya.

Meski demikian, Edi tak menampik masih ada tantangan, terutama dalam pemenuhan bahan baku yang belum sepenuhnya berasal dari sumber lokal. Namun, ia menilai dampak positif sudah mulai terasa, salah satunya dari sisi ketenagakerjaan.

Dengan 71 dapur MBG yang telah beroperasi, setiap unit rata-rata membuka sekitar 40 lapangan kerja baru.

Saat ini, Pemkab Kebumen berperan dalam fungsi monitoring, evaluasi, dan pengendalian teknis program MBG, termasuk memastikan kualitas makanan, sanitasi, dan kesehatan penerima manfaat. Sementara itu, penganggaran, lokasi, dan distribusi masih menjadi kewenangan pemerintah pusat.

Edi berharap agar produk pertanian dan UMKM lokal bisa semakin banyak terserap dalam rantai pasok dapur MBG.

“Kami berharap produk-produk dari petani dan pelaku UMKM Kebumen bisa lebih banyak dimanfaatkan untuk mendukung program ini,” ungkapnya.

Sebagai tindak lanjut, Pemkab Kebumen terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk memperluas penggunaan produk lokal, termasuk untuk pengadaan makanan kering di waktu tertentu.

Hingga akhir tahun ini, Kebumen ditargetkan memiliki 93 dapur MBG, dan saat ini 71 dapur sudah beroperasi aktif di berbagai wilayah.(*)