Wamen Fahri Hamzah Kunjungi Kebumen: Dorong Percepatan Penanganan RTLH dan Backlog Perumahan

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah didampingi Bupati Kebumen Lilis Nuryani saat berkunjung di Kebumen. (dr ist) 

KEBUMEN, (seputarkebumen.com)- Masalah perumahan masih menjadi pekerjaan rumah serius di Kabupaten Kebumen. Dengan jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) mencapai 13.660 unit dan backlog perumahan sekitar 5.287 unit, intervensi pemerintah dinilai sangat mendesak.

Menyikapi kondisi tersebut, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah melakukan kunjungan kerja ke Kebumen pada Sabtu, 19 Juli 2025. Disambut hangat Bupati Lilis Nuryani dan Wakil Bupati Zaeni Miftah di Pendopo Kabumian, kunjungan tersebut menjadi momen strategis mendorong percepatan pembangunan sektor perumahan di daerah.

Hadir dalam agenda tersebut antara lain mantan Bupati Mohamad Yahya Fuad, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jateng Boedyo Darmawan, Forkopimda Kebumen, jajaran Sekda, Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa III, serta perwakilan Bank Jateng dan Bank BTN.

“Kunjungan ini merupakan kehormatan dan energi baru bagi kami dalam upaya mempercepat pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di Kebumen,” kata Bupati Lilis dalam sambutannya.

Strategi dan Inovasi Pemkab Kebumen

Pemerintah Kabupaten Kebumen telah mengusulkan perbaikan RTLH dan pembangunan rumah baru untuk tahun anggaran 2026. Selain itu, tengah dikembangkan skema Kredit Bangun Rumah di Desa Bojongsari, Kecamatan Alian, dengan prototipe rumah tipe 22 seharga Rp88,5 juta dan tipe 30 seharga Rp100,2 juta.

Bupati Lilis juga mendorong agar harga rumah subsidi di Kebumen — mengingat statusnya sebagai kabupaten termiskin di Jateng — bisa diturunkan di bawah Rp100 juta, serta memungkinkan dibangun di atas lahan milik sendiri. Usulan bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) tahun 2026 pun diserahkan langsung kepada Wamen Fahri Hamzah.

Wamen Tegaskan Komitmen Negara Atasi Ketimpangan

Dalam sambutannya, Fahri Hamzah menyoroti kesenjangan sosial dan kemiskinan di Kebumen.

“Kita harus akhiri ketimpangan. Kebumen ini ternyata daerah termiskin di Jawa Tengah. Perumahan adalah instrumen penting untuk mengubah itu,” tegasnya.

Fahri memaparkan tiga program utama Kementerian PKP:

1. Renovasi 2 Juta Rumah per Tahun
   Skema lama BSPS kembali digunakan dengan alokasi Rp21,8 juta per rumah. Penyaluran dana disertai pemberdayaan koperasi lokal untuk pengadaan material bangunan.

2. Restorasi 1.000 Kawasan Pesisir
   Akan dikelola Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan anggaran Rp20–22 miliar per kawasan.

3. Pembangunan Rumah Vertikal
   Solusi untuk mengatasi backlog nasional yang menyentuh angka 10 juta unit, khususnya di wilayah padat penduduk.

Menurut Fahri, mahalnya harga rumah menjadi akar persoalan. Maka, kebijakan subsidi, simplifikasi regulasi, dan sinergi lintas sektor akan menjadi kunci pemerataan hunian layak di seluruh Indonesia.

Perumahan Jadi Prioritas Pembangunan Kebumen 2026

Pada 2026, sektor perumahan masuk dalam lima prioritas pembangunan daerah dengan pagu indikatif sebesar Rp5 miliar. Beberapa program strategis yang disiapkan antara lain: Rehabilitasi rumah korban bencana, penataan kawasan kumuh 10 hektar, Pencegahan kawasan kumuh baru, peningkatan akses sanitasi, air limbah, dan transportasi melalui PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)

Kunjungan kerja ini diharapkan menjadi langkah awal dari kolaborasi nyata antara pusat dan daerah dalam menyelesaikan krisis hunian di Kebumen dan mendorong kemajuan yang lebih inklusif.(*)