Delapan Kali Berturut-Turut, Pemkab Kebumen Kembali Raih Opini WTP dari BPK-RI



Wakil Bupati Zaeni Miftah saat opini tertinggi dari BPK-RI di Gedung BPK Semarang. (ft ist) 
KEBUMEN, (seputarkebumen.com)-Pemerintah Kabupaten Kebumen kembali mencatat prestasi gemilang dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024.

Ini merupakan kali kedelapan berturut-turut Pemkab Kebumen memperoleh opini tertinggi dari BPK-RI dalam audit tahunan tersebut. Laporan hasil pemeriksaan diserahkan langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Jawa Tengah, Ahmad Lutfi, kepada Wakil Bupati Zaeni Miftah di Gedung BPK Semarang, Kamis (6/6/2025).

Usai menerima laporan, Wabup Zaeni mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih atas capaian tersebut. Menurutnya, WTP ini merupakan hasil kerja kolektif seluruh jajaran Pemkab Kebumen dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang baik, akuntabel, dan transparan.

“Alhamdulillah, patut kita syukuri. Ini hasil kerja keras dan keseriusan seluruh OPD di Kabupaten Kebumen. Semoga capaian ini bisa menjadi pemicu untuk bekerja lebih baik lagi,” ujarnya.

Zaeni menegaskan komitmennya untuk terus mempertahankan opini WTP pada tahun-tahun mendatang. Ia juga mengingatkan pentingnya evaluasi dan perbaikan berkelanjutan, khususnya dalam aspek perencanaan program dan pengelolaan aset.

Sementara itu, Kepala BPK Jateng Ahmad Lutfi menjelaskan bahwa pemeriksaan dilakukan secara independen dan objektif, sesuai amanat Pasal 23E UUD 1945. Opini WTP diberikan atas dasar kewajaran pengelolaan keuangan daerah berdasarkan standar akuntansi pemerintahan.

“Tugas kami adalah memastikan bahwa laporan keuangan disusun sesuai standar dan mencerminkan tanggung jawab yang akuntabel,” terang Lutfi.

Di tempat yang sama, Ketua DPRD Kebumen Saman Halim menyampaikan apresiasinya. Ia menilai capaian WTP juga merupakan indikator bahwa fungsi pengawasan legislatif berjalan efektif.

“WTP ini bukan hanya prestasi eksekutif, tapi juga bentuk kolaborasi pengawasan yang baik antara DPRD dan Pemkab,” ujarnya.(*)