 |
| Sekertaris DPD PAN Kebumen Gito Prasetyo.(ft sk/ist) |
Ia mengatakan ada tiga pokok tugas pimpinan dewan sementara. Salah satunya yaitu memfasilitasi terbentuknya fraksi. Namun, sejauh ini upaya tersebut ternyata gagal mengingat anggota dewan dari PAN sampai sekarang belum terakomodasi dalam pembentukan fraksi. "Kalau sampai hari ini PAN belum terbentuk, kami bisa menyimpulkan pimpinan sementara belum menjalankan tugas," ucap Gito Selasa 17/09/2024.
Gito menyebut, nasib serupa juga dialami anggota dewan dari PDIP dan PPP. Hal ini menurut dia sebenarnya dapat dihindari jika pimpinan sementara aktif berkomunikasi dengan para pimpinan parpol. Dia menegaskan, pimpinan dewan sementara mestinya mampu menjembatani pembentukan fraksi dengan berbagai cara, baik secara formal maupun non formal. "Dikembalikan kepada tatib dan PP (Peraturan Pemerintah) yang ada. Proses memfasilitasi banyak cara. Nah ini tugas pimpinan sementara," bebernya.
Gito berpesan, agar pimpinan parpol tidak saling mengedepankan egosentris dalam pembentukan fraksi. Terlebih, PAN hanya memiliki tiga kursi dewan, sehingga perlu diajak diskusi dalam menentukan pembentukan fraksi. "Dengan kejadian kemarin ada beberapa partai terkunci, ini kan suatu ego. Berfikirlah mereka bukan utusan partai, tapi wakil rakyat," ungkapnya.
Gito menyatakan, dirinya tak ingin masuk terlalu dalam untuk mempertanyakan landasan gelaran paripurna pembentukan fraksi pada Jumat (13/9). Dia hanya menyayangkan karena satu bulan pasca pelantikan, pimpinan dewan sementara belum mampu menjalankan tugas secara optimal. "Jangan-jangan pimpinan sementara bisa melanggar tatib dan PP kalau tidak menjalankan tugas memfasilitasi pembentukan fraksi," tegas Gito.
Sementara itu, Ketua DPC PPP Wahid Mulyadi juga cukup menyayangkan kenapa pembentukan fraksi harus berlarut-larut. Dia tak habis fikir persoalan yang sebenarnya mudah, justru kini menjadi dinamika tersendiri di tataran lembaga dewan. "Kalau ada musyawarah. Duduk bareng, ngopi bareng beres itu. Satu jam cukup dengan asas keadilan," ungkapnya.
Dia mengungkapkan, PPP terpaksa mencabut usulan pembentukan fraksi lantaran masih ada PAN yang belum terakomodasi. Mestinya, kata Mulyadi, partai yang tidak bisa berdiri sendiri dalam pembentukan fraksi berembug dulu sebelum rapat paripurna. Sehingga seluruh anggota dewan dapat masuk menjadi anggota fraksi. "Ada elit parpol dengan tegas menyatakan, bahwa tidak bisa ditambah atau dikurang dalam pembentukan fraksi. Kalau gontok-gontokan begitu repot jadinya," imbuh Mulyadi. (*)
