JAKARTA (Seputarkebumen.con) - Sejumlah isu penting mulai dari utang pemerintah yang terus melonjak hingga food estate mendapat sorotan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) melalui pidato politik di hadapan ribuan kader di lapangan tenis indoor, Senayan, Jakarta, Selasa (14/3/2023).
Dalam pidatonya, AHY menyampaikan pandangannya mengenai posisi Partai Demokrat dalam menyikapi kebijakan-kebijakan Pemerintah. Utang pemerintah di era Presiden Joko Widodo, kata AHY, naik tiga kali lipat dalam delapan tahun terakhir.
"Defisit anggaran coba ditutup dengan utang pemerintah. Dalam 8 tahun terakhir ini, kenaikan utang pemerintah mencapai 3 kali lipat," ujar AHY.
Masalah utang negara ini, menurut AHY, akan semakin membebani masyarakat. Sebab masyarakat juga yang harus ikut menanggung utang negara. Utamanya dari pajak yang disetorkan kepada negara.
"Kita semua wajib pajak, kita berhak mengetahui ke mana pajak yang kita bayarkan. Apakah uang pajak benar- benar telah masuk ke kas negara. Rakyat harus diyakinkan uang yang disetor benar-benar masuk ke kas negara dan digunakan tepat sasaran. Kita semua wajib pajak punya hak untuk mengetahui ke mana uang itu digunakan oleh pemerintah," ujar AHY.
AHY juga menyebut Indonesia tengah menghadapi banyak ujian. Salah satunya terkait munculnya isu penundaan Pemilu 2024 usai terbitnya putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat beberapa waktu lalu.
"Kami mencermati wejangan dari Ketua Majelis Tinggi kami, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Bangsa ini tengah diuji, banyak godaan," kata AHY.
Menurut AHY, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menghentikan tahapan Pemilu 2024 yang tengah berjalan mengusik akal sehat dan rasa keadilan.
Apalagi, putusan itu terbit setelah rangkaian beberapa isu lainnya, seperti isu presiden tiga periode, perpanjangan masa jabatan presiden, hingga sistem pemilu proporsional tertutup.
"Apa yang sedang terjadi di negeri kita ini? Apakah ini sebuah kebetulan belaka?" ujarnya.
AHY mengatakan, saat ini banyak orang takut bicara, termasuk banyak orang yang takut ditangkap jika berseberangan dengan sikap penguasa.
Meski demikian, AHY menilai untuk beberapa hal, rakyat masih berani bersuara yang menyangkut hajat hidup.
"Rakyat yang kami temui di seluruh pelosok negeri menolak penundaan Pemilu 2024," ujarnya.
AHY juga mengkritik keras kebijakan Jokowi terkait food estate dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Cipta Kerja.
Menurutnya, food estate merupakan program yang hanya mengandalkan ekstensifikasi lahan saja, tetapi mengabaikan faktor ekologi dan sosial.
"Kedaulatan pangan seharusnya berorientasi pada pemberdayaan dan pelibatan masyarakat, serta mengindahkan aspek keseimbangan lingkungan, keberlanjutan dan tradisi masyarakat lokal," kata AHY. (*)
