 |
| Pelayanan di kantor BPJS Kebumen.(ft ist) |
Pejabat Pengganti Sementara Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kebumen, Agus Tri Setya Nugraha, menyampaikan cakupan semesta dalam Program JKN sangat penting untuk memastikan seluruh masyarakat terlindungi jaminan kesehatannya. Oleh karena itu berbagai upaya strategis secara kontinyu dilakukan untuk mendorong percepatan UHC di setiap wilayah.
“Dalam pelaksanaannya diperlukan sinergi dan kolaborasi yang baik dari seluruh pihak, termasuk peran besar dari pemerintah daerah dalam memastikan kebutuhan dasar kesehatan bagi masyarakatnya terpenuhi. Hal ini tertuang dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2022 bahwa Pemerintah Daerah berperan dalam mendorong terwujudnya UHC di wilayahnya,” kata Agus (12/03).
Agus menjelaskan suatu wilayah dapat dinyatakan telah mencapai UHC jika capaian kepesertaan JKN minimal di atas 95% dari total penduduknya. Ia mengapreasiasi batas minimal ini telah dilampaui oleh Pemerintah Kabupaten Banjarnegara. Sebanyak 97,36% dari total penduduk di Kabupaten Banjarnegara telah terdaftar menjadi peserta JKN.
“Kami mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Banjarnegara yang telah berhasil UHC dengan melindungi minimal di atas 95% dari masyarakatnya ke dalam Program JKN. Capaian ini merupakan wujud nyata komitmen Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dalam mendukung pelaksanaan Program JKN,” tuturnya.
Ia menambahkan dengan tercapaianya UHC di Kabupaten Banjarnegara, hal ini menjadi buah karya kolaborasi yang solid antara BPJS Kesehatan KC Kebumen dengan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara. Memastikan terwujudnya UHC juga menjadi upaya nyata dalam meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakatnya.
“Cakupan semesta dalam Program JKN ini sangat penting. Dalam perjalanannya, program JKN membantu meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan sehingga meningkatkan angka harapan hidup. Program JKN juga membantu mencegah kemiskinan dan membantu menggerakan ekonomi negara. Oleh karena itu upaya dalam mendukung tercapainya cakupan semesta dalam Program JKN harus terus dilakukan,” ujar Agus.
Salah satu upaya yang dapat dilakukan Pemerintah Daerah adalah dengan mengoptimalkan pemenuhan kuota Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI). Yakni dengan melakukan verifikasi dan validasi terhadap masyarakat yang kurang mampu agar dimasukan ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk selanjutnya didata sebagai calon Peserta PBI.
Upaya menuju cakupan semesta Program JKN menjadi tanggung jawab bersama semua pihak. Cakupan semesta ini akan terus diupayakan dibarengi dengan peningkatan kualitas mutu dan layanan, baik itu layanan administrasi maupun layanan kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) dan fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut (FKRTL).
Devi Nur Aini, warga Parakancanggah, Banjarnegara, yang terdaftar sebagai Peserta JKN segmentasi PBI yang bersumber dari APBD Pemda mengaku senang. Ia bersyukur Pemerintah Daerah Banjarnegara telah mendaftarkan diri dan keluarganya ke dalam Program JKN sehingga kebutuhan jaminan kesehatannya bisa terpenuhi.
Sebagai Ibu Rumah Tangga ia bercerita untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ia hanya mengandalkan pendapatan tidak tetap dari suaminya yang bekerja sebagai tukang cor jika sedang ada proyek bangunan. Oleh karena itu mendapat jaminan kesehatan dari Program JKN menjadi keberkahan baginya.
“Terima kasih Bapak Bupati Banjarnegara telah mendaftarkan saya dan keluarga sebagai Peserta JKN yang dibayarkan iurannya oleh Pemerintah Daerah Banjarnegara. Saya bisa mendapat akses layanan kesehatan yang memadai dan gratis. Terima kasih juga kepada BPJS Kesehatan yang telah mengelola Program JKN. Semoga program ini bisa terus ada dan membantu banyak masyarakat,” kata Devi.(*)
