 |
| Anggota Komisi C DPRD Provinsi Jawa Tengah dari Fraksi PPP Nurul Hidayah (tengah) saat berfoto sesuai acara.(ft SK/ist) |
Hal itu ia sampaikan saat menggelar acara sosialisasi optimalisasi pengelolaan keuangan daerah dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) di Mexolie Hotel Kebumen, Senin 13 Maret 2023. Hadir Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kebumen Aden Susilo, Anggota DPRD Kebumen fraksi PPP Wahid Mulyadi, Agus Hamim, Pairi, Halimah, serta kader PPP di wilayah Kebumen.
‘’ Saya melihat antusias masyarakat Kebumen dalam membayar pajak luar biasa cukup tinggi, nah, ini lah yang menjadi alasan kenapa sosialisasi ini kami gelar di Kebumen. Kalau di Jawa Tengah pendapatan pajak paling besar dari Kendaraan bermotor,’’jelasnya.
Nurul menyatakan, meski pendapatan daerah dari pajak cukup tinggi, namun belum mampu membiayai seluruh keinginan masyarakat. Ini dikarnakan, seluruh penggunaan anggaran harus melalui persetujuan dari berbagai pihak, dan keinginan masyarakat juga berbeda beda.
"Sebagai contoh terkait bantuan sosial ada sebagian masyarakat yang menginginkan bansos dstop karena ini bisa meninabobokan tapi disatu sisi ada yang sangat membutuhkan. Belum lagi ada yang kepingin jalannya halus semua dan disini nanti harapanya masyarakat sadar bahwa kebutuhan belanja tidak memungkinkan untuk bisa menutup semuanya."tegasnya.
Nurul mengatakan, dengan kegiatan ini nantinya akan dijadikan bahan masukan pokok pikiran DPRD. Termasuk menkaji potensi riil pendapatan dan penataan aset agar memiliki validitas data yang baik. Terutama aset yang dimiliki pemerintah agar tidak klaim pihak lain.
"Target kami dari kegiatan ini agar mempunyai kajian potensi riil pendapatan dan aset betul-betul tertata, mempunyai validitas data yang tinggi sehingga aset pemerintah tidak bisa dimiliki oleh pihak lain ,kita tidak mau ini terjadi,’’imbuhnya.
Kepala BPKPD Kebumen Aden Susilo menyampaikan Pajak terbesar yang disumbangkan ke kas daerah Kebumen terbanyak masih dari sektor PBB. Dimana, dari target RP,54,035,000,000, justru mampu terealisasi 56,649,407, 691 atau 105%
"Kami ucapkan terimakasih untuk warga masyarakat Kebumen yang taat membayar pajak,karena dengan pajak pembangunan di wilayah Kebumen bisa berjalan dengan baik. Karna dari sekian banyak sektor lain, pajak PBB masih sebagai penyumbang terbesar pajak,’’ucapnya.
Sementara itu, Ketua DPC PPP Kebumen Wahid Mulyadi menilai secara umum Aset Pemerintah Kabupaten Kebumen belum tertata dengan baik. Menurutnya, ini merupakan perkara yang berat karena aset harus teregister secara administrasi dengan harapan dapat dioptimalkan untuk meningkatkan pendapatan serta manfaat bagi masyarakat.
‘’ Untuk itu, kami berharap tahun ini ada perubahan perda tentang aset dan pengelolaan barang milik daerah sesuai aturan yang baru,’’’ujar Ketua DPC PPP Kebumen itu.(*)
