Tolak Kenaikan Harga BBM, DPC Demokrat Kebumen: Pemerintah Tidak Ada Upaya Berhemat


 KEBUMEN (seputarkebumen) - Ketua DPC Partai Demokrat Kebumen Krismawati mengintruksikan keseluruh anggota DPRD Kebumen dari Partai Demokrat untuk menolak keputusan pemerintah menaikan harga BBM. Dikatakan oleh Krismawati bahwa saat ini masyarakat masih kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari akibat pandemi covid-19 selama 2 tahun lebih.

“Dampak yang dirasakan, harga kebutuhan harga pangan melambung tinggi hingga sekarang. Masyarakat saat ini, untuk kembali ke kondisi perekonomianya seperti sebelum pandemi saja sangat sulit. Apalagi nanti dibebani dengan kenaikan BBM. Kami berharap pemerintah untuk mengkaji kembali,” kata Krismawati, Senin (5/9/2022).

Sementara itu H Rifai Yuniantoro selaku anggota DPRD Kebumen dari Partai Demokrat menambahkan, saat ini masayarakat menganggap bahwa BBM itu termasuk kebutuhan pokok. Dengan kenaikan BBM, pasti semua bahan pokok akan  melambung harganya.

“Disamping iklim usaha yang masih tidak menentu akibat dampak pandemi covid-19 dan yang pasti masyarakat merasakan beban begitu berat. Maka saya meminta pemerintah untu meninjau kembali kenaikan BBM ini,” pinta H Rifai Yuniantoro.

Senada, Ahmad Annifudin yang juga Anggota DPRD dari Partai Demokrat menyetujui langkah yang diambil Ketua Partai  Demokrat Kebumen untuk menolak kenaikan harga BBM. Disampaikan oleh Annifudin, dampak buruk yang mungkin akan terjadi adalah disamping naiknya angka pengangguran juga masyarakat yang akan kesulitan usahanya.

“Partai Demokrat tidak melihat upaya pemerintah berhemat sebelum meminta rakyat untuk hidup lebih sulit dengan menaikkan harga BBM yang akan berimplikasi terhadap kenaikan harga lainnya, termasuk bahan pokok,” papar politisi asal Petanahan ini. 

Lebih lanjut Ketua DPC Demokrat Kebumen yang biasa dipanggil Mba Risma ini menambahkan, anggaran pemerintah digelontorkan untuk pembangunan proyek pencitraan. Para pejabat dan aparat pemerintah memperlihatkan gaya hidup yang jauh dari kesengsaraan rakyat. Tidak terlihat tanda-tanda upaya untuk mengencangkan ikat pinggang dari operasional pemerintah.

“Selain itu, ketika harga minyak dunia turun, harga BBM di Indonesia tidak turun. Lalu, uangnya sekarang kemana?,” kata Mba Risma.

Kenaikan harga BBM membuat kehidupan rakyat yang sudah sulit menjadi semakin sulit. Pemerintah bukannya mengurangi beban rakyat, tetapi malah menambah beban rakyat. Kondisi rakyat belum pulih akibat pandemi, malah semakin diperberat oleh Pemerintah. (*)