 |
| Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Kebumen tahun 2021.(ft SK/ist) |
“Pagi-pagi ke Cipete, naik sepeda ke kebun manggis. Delapan kali dapat WTP, masih saja terasa manis. Ibu Rista gemar bersepeda, mengayuh kencang sedari tadi. Segenap jajaran telah bekerja, membuat bangga sekali lagi,” puji Bagus Setiyawan diiringi tepuk tangan peserta Rapat Paripurna DPRD, Senin (4/7/2022).
Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Kebumen tahun 2021 dipimpin Ketua H Sarimun didampingi Wakil Ketua H Munawar Cholil BA. Hadir mewakili Bupati, Wakil Bupati Ristawati Purwaningsih SST MM besertaSekda H Ahmad Ujang Sugiono, Staf Ahli Bupati, para asisten Sekda, para kepala OPD dan camat di Kabupaten Kebumen.
Penyelenggaraan rapat paripurna kali ini merupakan Rapat Paripurna pertama dengan sistem tatap muka, setelah lebih dari 2 tahun diselenggarakan secara virtual.
Fitria Handini SH selaku juru bicara Fraksi PDI Perjuangan menjadi yang pertama menyampaikan hasil pencermatan terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kebumen. Fraksi PDI Perjuangan, kata Handini, mendapati adanya fenomena yang berulang setiap tahun. Yaitu terus meningkatnya jumlah Piutang Daerah baik piutang pajak, piutang retribusi, dan piutang lain-lain PAD yang sah. Termasuk pada PP APBD tahun 2021 yang naik dibandingkan tahun 2020.
"Terhadap fenomena ini, kami berharap ada usaha yang sungguh-sungguh dari semua pemangku kepentingan untuk mengurai permasalahan ini. Kami juga terus mendorong perangkat daerah maupun komisi di DPRD dapat bekerja bersama menemukan solusi untuk memecahkan masalah terutama terkait piutang jatuh tempo yang belum tertagih," kata Handini.
Meski mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian, pada Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kabupaten Kebumen tahun 2021, BPK menemukan adanya kelebihan bayar yang disebabkan karena tidak valid dan update-nya data penerima BPJS. Jumlahnya pun tidak sedikit. Temuan BPK, beban keuangan daerah untuk pembayaran premi BPJS yang tidak tepat sasaran adalah sebesar Rp 721 juta. Hal ini mendapat sorotan dari Fraksi PKB.
"Terkait dengan pendataan dalam BPJS, diharapkan selalu ada pembaharuan data, sehingga tidak lagi ada kelebihan," pinta Fraksi PKB melalui juru bicara Ahmad Haujaki Al-Amkani.
Hal ini juga mendapat sorotan dari Fraksi Partai Nasdem. Melalui juru bicara Madkhan Anis SkepNs, Fraksi NasDem menyarakan agar dilakukan proses cleansing data dengan memanfaatkan teknologi yang ada agar sampai ke end-user atau peserta, baik yang aktif maupun yang dinonaktifkan.
Pada kesempatan yang sama, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) antara lain menyoroti soal adanya denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pada Dinas Pertanian dan Pangan sebesar Rp 11,5 juta. Fraksi PPP melalui juru bicara Sri Halimah meminta penjelasan kenapa ini bisa terjadi.
"Untuk Pendapatan Daerah yang juga masih sangat rendah dari target, Fraksi PPP meminta penjelasan kenapa ini sampai terjadi dan apa solusi riil yang akan dilakukan untuk mencapai target?," tanya Sri Halimah.
Sedangkan Fraksi Partai Golkar melalui juru bicara Ratna Yuliyanti SH antara lain meminta penjelasan terhadap proyeksi Belanja Daerah yang menjadi prioritas sesuai program kegiatan dan target kinerja dalam upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi.
"Fraksi Partai Golkar meminta agar diuraikan Visi Misi Bupati yang belum tercapai di masing-masing OPD sehingga nantinya bisa lebih dimaksimalkan serta tepat sasaran." kata Ratna membacakan Pemandangan Umum Fraksinya. (*)
