 |
| Foto : Ketua Kebumen Lawyer Club (KLC), Dr H. Teguh Purnomo, SH, MH, MKn. |
KEBUMEN, (seputarkebumen.com)
– Perkumpulan para lawyer yang tergabung dalam Kebumen Lawyer Club (KLC)
mempertanyakan peran dan fungsi DPRD Kebumen menyoroti kemelut dugaan sunatan
Bansos RTLH belakangan ini.
Ketua KLC,
Dr H. Teguh Purnomo, SH, MH, MKn menyampaikan, jajaran legislatif di DPRD
Kebumen sebagai representasi rakyat mestinya peka dan jeli terhadap
permasalahan dugaan penyelewengan dana Bansos
RTLH yang mencuat di empat kecamatan.
“Harus ada
upaya pencegahan. DPRD Kebumen jangan terkesan membiarkan dan diam begitu saja,”
tegas Teguh, Sabtu (91/2020).
DPRD
Kebumen, lanjut Teguh, diminta untuk berpihak ke arah kepentingan rakyat serta
memiliki tanggung jawab moral kepada konstituen di daerah pemilihannya.
“Cukup
memperihatinkan karena mereka yang sebenarnya mempunyai kepanjangan tangan
dengan basis massa di organisasi parpol harus bisa diendus,” terangnya.
Tidak hanya
peran legislatif, Teguh juga menaruh harapan kepada NGO atau LSM untuk bersama
mengawal program pemerintah yang bersentuhan langsung kepada masyarakat.
“Saya
berharap mereka mempunyai visi dan misi didasari integritas tinggi. Sehingga
tidak ada kepentingan pragmatis langsung terhadap pengawasan yang ada,”
terangnya.
Teguh
sebagai dosen di beberapa perguruan tinggi juga berharap kepada aparat penegak
hukum agar mengusut tuntas dugaan sunatan Bansos
RTLH yang mencatut beberapa nama di lingkungan Dinsos
PPKB kabupaten kebumen.
“Ini harus
dikorek dan diproses hukum sampai akar-akarnya. Jangan sampai kita menunggu OTT
pemberantasan korupsi yang sekian kali di Kabupaten Kebumen,” tandasnya.
Seperti
diwartakan sebelumnya, muncul dugaan penyelewengan
dana ratusan unit Bansos RTLH yang merupakan program Kementerian Sosial oleh sejumlah
oknum. Terinformasi bantuan yang disunat sebanyak 120 unit RTLH dengan
perkiraan Rp 4-5 juta setiap unit.
Artinya, jika dikalkulasi maka kerugian uang negara atas dugaan peyelewengan dana bansos RTLH tersebut mencapai Rp 600 juta. (hfd)
