 |
| Bupati Lilis Nuryani dan Wabup Zaini Miftah saat menghadiri Kegiatan Festival Aspirasi Masyarakat bersama Pimpinan dan Anggota Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI. Wakil Ketua BAM DPR RI, Taufiq R. Abdullah di pendopo Kabumian.(ft ist) |
Ancaman tersebut tidak hanya datang dari laut. Di daratan, potensi bencana juga membayangi berbagai wilayah. Catatan pemetaan menunjukkan bahaya cuaca ekstrem mengintai di 357 desa, banjir bandang di 204 desa, serta ancaman tanah longsor tingkat tinggi di 101 desa. Selain itu, potensi kekeringan dan gempa bumi berstatus sedang yang mencakup hingga 460 desa, ditambah ancaman likuifaksi tingkat tinggi di 46 desa.
Bupati Kebumen, Lilis Nuryani, menegaskan bahwa data pemetaan ini adalah kompas utama pemerintah daerah untuk menentukan skala prioritas, memperkuat mitigasi, serta menyiapkan sarana dan prasarana yang tepat sasaran.
“Data tersebut penting bagi kita. Dari sana kita dapat melihat wilayah yang perlu mendapat perhatian lebih, langkah mitigasi yang perlu memperkuat, serta sarana yang perlu disiapkan,” ujar Lilis.
Mengingat posisi geografis Kebumen yang berhadapan langsung dengan Samudra Hindia—yang menyimpan potensi gempa besar pemicu tsunami—kawasan pesisir tentu menjadi sorotan utama pengamanan.
Urgensi mitigasi ini turut menjadi sorotan dalam Festival Aspirasi Masyarakat yang dihadiri oleh Pimpinan dan Anggota Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI. Wakil Ketua BAM DPR RI, Taufiq R. Abdullah, menekankan bahwa fokus utama saat ini bukan lagi sekadar penanganan pascabencana, melainkan penguatan antisipasi sejak dini.
“Kita bukan saja akan konsentrasi bagaimana menghadapi bencana ketika sudah terjadi, tapi seluruh komponen sepakat bahwa harus dilakukan upaya antisipasi,” tegas Taufiq.
Sebagai bagian dari antisipasi tersebut, sistem peringatan dini atau Early Warning System (EWS) menjadi sorotan krusial. Sejumlah perangkat yang sudah terpasang memerlukan perbaikan segera, yang harus diiringi dengan edukasi agar masyarakat paham betul cara merespons jika alarm bahaya berbunyi.
Langkah konkret pun terus digencarkan. Hingga tahun 2026, sebanyak 192 desa dan kelurahan telah dibentuk menjadi Desa Tangguh Bencana (Destana), sementara 80 satuan pendidikan telah disulap menjadi Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB).
Meski demikian, Bupati Lilis menegaskan bahwa pemda tidak bisa bekerja sendirian. Sinergi lintas sektor, terutama dukungan penuh dari pemerintah pusat, sangat dibutuhkan agar jangkauan perlindungan bisa merata ke seluruh lapisan masyarakat Kebumen.
“Kami di daerah akan terus bekerja. Namun dengan dukungan pemerintah pusat, upaya tersebut dapat kita lakukan dengan lebih kuat dan menjangkau lebih banyak masyarakat,” pungkasnya.(*)
