 |
| Public Expose Laporan Pengelolaan Program dan Laporan Keuangan BPJS Kesehatan Tahun 2025.(ft ist) |
Capaian tersebut disampaikan Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, dalam Public Expose Laporan Pengelolaan Program dan Laporan Keuangan BPJS Kesehatan Tahun 2025 di Jakarta, Kamis (2/7/2026). Kegiatan tersebut menjadi bentuk pertanggungjawaban kepada publik sekaligus wujud keterbukaan informasi atas penyelenggaraan Program JKN selama tahun 2025.
Menurut Pujo, Program JKN bukan hanya menjamin biaya pelayanan kesehatan masyarakat, tetapi juga menjadi investasi strategis dalam mencetak sumber daya manusia yang sehat, produktif, dan mampu bersaing di tingkat global.
"Ketika masyarakat memperoleh layanan kesehatan yang berkualitas tanpa terbebani biaya yang besar, mereka dapat terus berkarya, meningkatkan produktivitas, dan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan bangsa," ujarnya.
Hingga 31 Desember 2025, jumlah peserta Program JKN mencapai 282,7 juta jiwa atau 98,62 persen dari total penduduk Indonesia. Tingginya cakupan kepesertaan tersebut diikuti dengan meningkatnya pemanfaatan layanan kesehatan.
Sepanjang tahun 2025, tercatat lebih dari 725,3 juta layanan kesehatan dimanfaatkan peserta JKN, atau rata-rata lebih dari 1,9 juta layanan setiap hari.
"Angka ini menunjukkan semakin tingginya kepercayaan masyarakat terhadap Program JKN sekaligus membuktikan bahwa akses terhadap layanan kesehatan berkualitas kini semakin mudah dijangkau oleh masyarakat di seluruh Indonesia," kata Pujo.
BPJS Kesehatan juga terus memperkuat transformasi digital melalui berbagai inovasi layanan, mulai dari Aplikasi Mobile JKN, layanan administrasi melalui WhatsApp PANDAWA di nomor 08118165165, hingga Care Center 165.
Kemudahan tersebut didukung oleh jaringan fasilitas kesehatan yang terus berkembang. Saat ini BPJS Kesehatan bermitra dengan 23.770 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), 3.194 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL), serta 6.190 fasilitas kesehatan penunjang yang tersebar di seluruh Indonesia.
Selain memperluas layanan, BPJS Kesehatan juga berhasil menjaga kondisi keuangan Program JKN tetap sehat. Hingga akhir tahun 2025, aset bersih Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan mencapai Rp30,04 triliun, cukup untuk memenuhi estimasi pembayaran klaim selama 1,88 bulan sesuai ketentuan yang berlaku.
Sementara itu, hasil investasi Dana Jaminan Sosial Kesehatan mencapai Rp3,94 triliun, mencerminkan pengelolaan dana yang dilakukan secara hati-hati demi menjaga keberlanjutan program.
Di bidang tata kelola, BPJS Kesehatan kembali mencatatkan prestasi dengan meraih opini Wajar Tanpa Modifikasi (WTM) untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut. Sejumlah indikator tata kelola juga menunjukkan hasil positif, di antaranya skor 97,67 untuk penilaian tata kelola organisasi, skor 4,01 pada maturitas Governance, Risk and Compliance (GRC), skor 685 pada Baldrige Excellence Framework (BEF), serta skor 80,48 dalam Survei Penilaian Integritas yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Pujo menegaskan, manfaat Program JKN tidak hanya dirasakan di sektor kesehatan, tetapi juga memberikan dampak besar terhadap perekonomian nasional.
Berdasarkan kajian LPEM FEB UI, Program JKN berkontribusi terhadap peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) hingga Rp129 triliun, menciptakan sekitar 3,5 juta lapangan kerja, serta memberikan efek berganda bagi sektor jasa kesehatan, industri makanan dan minuman, hingga layanan sosial.
Program JKN juga berhasil menyelamatkan sekitar 8,1 juta penduduk dari kemiskinan pada periode 2018–2019 serta melindungi sekitar 16 juta penduduk dari risiko jatuh miskin akibat tingginya biaya kesehatan.
Kajian tersebut juga menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu persen kepesertaan JKN mampu meningkatkan pengeluaran per kapita sebesar 2,71 persen, sekaligus meningkatkan angka harapan hidup hingga tiga tahun.
Meski demikian, BPJS Kesehatan menyadari tantangan ke depan semakin besar. Sepanjang tahun 2025, biaya pelayanan kesehatan mencapai Rp191,3 triliun, dengan 26,42 persen di antaranya digunakan untuk pembiayaan penyakit katastropik yang sebagian besar sebenarnya dapat dicegah melalui pola hidup sehat dan deteksi dini.
Karena itu, BPJS Kesehatan akan terus memperkuat upaya promotif dan preventif, meningkatkan mutu layanan, mengoptimalkan kolektabilitas iuran, serta memperkuat pengendalian biaya agar Program JKN tetap berkelanjutan.
"Keberhasilan Program JKN merupakan hasil gotong royong seluruh bangsa. Kami akan terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah, fasilitas kesehatan, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan agar Program JKN tetap kuat dan mampu menjadi fondasi pembangunan SDM unggul menuju Indonesia yang semakin maju dan berdaya saing," tegas Pujo.
Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Stevanus Adrianto Passat, menegaskan bahwa sebagai pengelola dana publik, BPJS Kesehatan memiliki tanggung jawab besar untuk menjalankan Program JKN berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, kehati-hatian, dan integritas.
Menurutnya, Public Expose menjadi bentuk keterbukaan kepada masyarakat sekaligus sarana mempertanggungjawabkan pengelolaan Program JKN secara profesional.
Ia juga mengingatkan masih terdapat sejumlah tantangan yang harus dihadapi bersama, mulai dari menjaga keberlanjutan pembiayaan, meningkatkan kualitas layanan, memperluas kepesertaan aktif, hingga memperkuat kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan.
Sementara itu, Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar, menilai penyelenggaraan Program JKN merupakan implementasi nyata amanat konstitusi. Ia mengapresiasi berbagai kemajuan yang telah dicapai BPJS Kesehatan dalam meningkatkan kualitas layanan, memperluas akses, serta memperkuat tata kelola program.
Pendapat senada disampaikan Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Telisa Aulia Falianty. Menurutnya, ketahanan pembiayaan JKN merupakan investasi jangka panjang untuk membangun modal manusia yang sehat, meningkatkan produktivitas, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Ia menekankan pentingnya reformasi pembiayaan berbasis gotong royong, peningkatan efisiensi layanan kesehatan, serta kolaborasi seluruh pihak agar Program JKN tetap berkelanjutan dan mampu menjadi fondasi menuju Indonesia Emas 2045.(*)
