 |
| Rapat Koordinasi Pengendalian Operasional Pembangunan (Rakor POP) Triwulan I Tahun 2026,di Rumah Berdaya, Kompleks Pendopo Kabumian.(ft ist) |
Bupati Kebumen, Lilis Nuryani, menekankan bahwa keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari tingginya serapan anggaran, tetapi dari sejauh mana program benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Di tengah tekanan kondisi global yang memengaruhi daya beli, Bupati meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memperketat efisiensi dan selektif dalam menentukan prioritas program.
“Setiap rupiah anggaran harus tepat sasaran. Utamakan kegiatan yang langsung menguatkan ekonomi lokal dan ketahanan pangan,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga integritas aparatur. Seluruh proses pengadaan barang dan jasa diminta berjalan sesuai aturan guna mencegah potensi persoalan hukum di kemudian hari.
Wakil Bupati Kebumen, Zaeni Miftah, turut menegaskan bahwa Rakor POP tidak boleh berhenti pada rutinitas administratif semata. Menurutnya, ukuran keberhasilan harus bergeser dari angka ke dampak nyata.
“Jangan sampai kita hanya mengejar laporan. Yang terpenting adalah apakah program itu benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Realisasi Anggaran Masih Perlu Didorong
Dalam paparan kinerja, Kepala BPKPD Kebumen, Aden Andri Susilo, menyampaikan bahwa hingga 31 Maret 2026, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih berada pada tahap awal.
Pajak daerah tercatat sebesar Rp41,33 miliar dari target Rp238,53 miliar, sementara retribusi daerah mencapai Rp56,52 miliar dari pagu Rp305,24 miliar. Adapun hasil pengelolaan kekayaan daerah menyumbang Rp9,82 miliar, serta lain-lain PAD yang sah sebesar Rp1,98 miliar.
Dari sisi belanja, Belanja Operasi menjadi yang tertinggi dengan capaian 20,79 persen atau Rp428,35 miliar. Sementara Belanja Modal baru terserap 2,14 persen (Rp6,62 miliar) dan Belanja Transfer 7,17 persen (Rp45,31 miliar).
Disnaker Tertinggi, Belanja Modal Masih Rendah
Berdasarkan kinerja perangkat daerah, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) mencatat capaian tertinggi dengan realisasi 64,67 persen, disusul Kecamatan Prembun sebesar 40 persen.
Di sektor layanan kesehatan, UPTD RSUD dr. Soedirman membukukan serapan pendapatan sebesar 20,63 persen atau Rp26,6 miliar.
Menutup paparannya, Aden mendorong seluruh OPD memperkuat kolaborasi dan percepatan realisasi anggaran pada triwulan berikutnya, tanpa mengabaikan prinsip efisiensi dan ketepatan sasaran.
Rakor ini menjadi pengingat bahwa pembangunan bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan komitmen menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.(*)
