 |
| Polri saat menggelar rapat koordinasi lintas sektor bersama Kementerian Pertanian, Perum Bulog, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Asosiasi Pabrik Pakan Ternak, serta Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).(ft ist) |
Rapat yang berlangsung di Mabes Polri ini diikuti seluruh Gugus Tugas Ketahanan Pangan Polda se-Indonesia secara daring. Rakor dipimpin oleh Karobinkar SSDM Polri sekaligus Wakil Posko Gugus Tugas Ketahanan Pangan, Brigjen Pol. Langgeng Purnomo.
Dalam arahannya, Brigjen Langgeng menegaskan bahwa Indonesia berhasil mencatat capaian strategis dengan tidak melakukan impor jagung pakan ternak sepanjang tahun 2025. Capaian tersebut menjadi pijakan penting untuk menyusun strategi yang lebih solid pada tahun 2026.
“Kami melakukan analisa dan evaluasi kinerja tahun sebelumnya. Keberhasilan tanpa impor jagung pakan ternak di 2025 menjadi modal besar. Rakor ini kami gelar untuk konsolidasi dan memperkuat kolaborasi agar capaian 2026 bisa lebih baik,” ujar Brigjen Langgeng.
Di sektor hulu, Polri mengambil peran sebagai penghubung antara petani jagung dan akses permodalan. Melalui kerja sama dengan Himbara, Polri memfasilitasi kelompok tani (Poktan) memperoleh pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Skema ini telah diterapkan di sejumlah wilayah, seperti Nagreg dan Ciamis, Jawa Barat, di mana petani memperoleh modal untuk kembali menanam dan memperluas lahan jagung.
Mewakili Himbara, Senior Vice President BRI Danang Andi Wijanarko menyampaikan bahwa BRI telah menyiapkan plafon pembiayaan KUR Mikro sebesar Rp180 triliun pada tahun 2026, termasuk untuk sektor pertanian dan ekosistem jagung.
“BRI berkomitmen mendukung pembiayaan pertanian. Tahun 2026, plafon KUR Mikro kami siapkan sebesar Rp180 triliun, termasuk untuk pengembangan pertanian jagung,” ungkap Danang.
Tak hanya soal permodalan, Polri juga memastikan petani terlindungi dari permainan harga. Melalui Gugus Tugas Ketahanan Pangan, Polri mengawal agar hasil panen petani tidak jatuh ke tangan tengkulak dengan harga rendah. Solusinya, Polri menggandeng Perum Bulog untuk menyerap hasil panen dengan harga yang lebih berpihak kepada petani.
Pengadaan jagung oleh Bulog tahun 2026 mengacu pada Surat Dinas Internal Nomor SDI-217/DU000/PD.02.01/12012026 tertanggal 12 Januari 2026, dengan target serapan 1 juta ton untuk cadangan pangan pemerintah. Harga pembelian ditetapkan sebesar Rp6.400 per kilogram.
“Fokus kami menjaga agar harga jagung di tingkat petani minimal sesuai Harga Pembelian Pemerintah. Di sejumlah daerah seperti Jawa Barat dan Kalimantan Selatan, kolaborasi ini membuat harga pembelian jagung petani mencapai Rp6.400 per kilogram sesuai standar Bulog,” jelas Brigjen Langgeng.
Program ketahanan pangan ini diarahkan untuk mengoptimalkan lahan tidur, memutus ketergantungan petani terhadap tengkulak, serta meningkatkan produksi jagung nasional secara berkelanjutan. Dengan pendampingan manajerial dan kepastian pasar, petani diharapkan mampu mengelola usaha tani dengan lebih profesional dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.
Melalui rakor ketahanan pangan 2026 ini, Polri menegaskan komitmennya tidak hanya sebagai penjaga keamanan, tetapi juga sebagai penggerak kesejahteraan petani dan pilar penguatan pangan nasional.(*)
