![]() |
| Bupati Kebumen Lilis Nuryani didampingi Sekda Edi Rayanto saat melantik Wahyu Siswanti, S.E., M.Si. sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.(ft ist) |
Pengisian jabatan tersebut meliputi tiga posisi eselon II hasil seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama, serta 13 pejabat administrator eselon III.
Tiga pejabat eselon II.B yang menempati jabatan Kepala Dinas adalah:
Agus Sunaryo, S.Pd., M.Pd. – Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga. Yunita Prasetyani, S.E., M.A., MEc.Dev. – Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Wahyu Siswanti, S.E., M.Si. – Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Secara keseluruhan, pejabat yang dilantik terdiri dari tiga eselon II.B, enam eselon III.A, dan tujuh eselon III.B.
Bupati Ingatkan Integritas dan Ketelitian Menjelang Akhir Tahun Anggaran
Dalam sambutannya, Bupati Lilis menekankan pentingnya profesionalisme dan kepekaan para pejabat baru, mengingat pelantikan dilakukan saat perangkat daerah tengah menuntaskan berbagai agenda akhir tahun.
“Saya mengucapkan selamat kepada saudara yang menerima amanah baru. Jalankan tugas ini dengan penuh tanggung jawab dan ketulusan,” ujarnya.
Bupati menegaskan bahwa periode akhir tahun membutuhkan kesiapan mental, ketanggapan, serta kemampuan membaca situasi dengan tepat agar proses penyelesaian program, penyusunan laporan, dan pengawalan serapan anggaran berjalan tertib serta akuntabel.
“Saya berharap saudara segera fokus, memperkuat koordinasi, dan memastikan seluruh agenda dapat terselesaikan. Jangan biarkan pekerjaan menumpuk hingga menjadi beban di tahun berikutnya,” tegasnya.
Selain integritas, Bupati juga menyoroti pentingnya pelayanan publik yang responsif dan humanis. Ia meminta pejabat menjadi teladan di lingkungan kerja masing-masing dan menjaga hubungan baik dengan masyarakat.
Terkait pengelolaan anggaran, ia menegaskan bahwa setiap rupiah harus diarahkan pada kegiatan yang memberikan manfaat nyata bagi warga.
Bupati menutup sambutannya dengan harapan agar rencana kerja 2026 disusun berdasarkan data riil dan kemampuan pelaksanaan, sehingga pembangunan daerah semakin terarah dan pelayanan publik semakin berkualitas.






.jpeg)
.jpeg)