AYAH, (seputarkebumen.com) - Pimpinan dan Anggota Komisi D DPRD Kebumen dibuat geleng-geleng ketika melihat langsung hasil pengerjaan proyek infrastruktur pada ruas jalan Demangsari-Jatijajar, Kamis (30/10/2025). Dalam kunjungan lapangan ini rombongan komisi menemukan pekerjaan saluran air pada bahu jalan yang dinilai asal-asalan.
Atas temuan tersebut Komisi D minta pelaksana proyek segera membongkar U-Ditch atau saluran drainase sebelum melanjutkan ke pekerjaan lain. Permintaan tegas ini disampaikan menyusul pemasangan U-Ditch dinilai tidak sesuai elevasi.
U-Ditch adalah saluran pracetak dengan bentuk penampang seperti huruf U dan dapat diberi tutup pada atasnya. Pada umumnya U-Ditch digunakan sebagai saluran drainase ataupun irigasi.
"Harusnya ikuti aliran air, dari tinggi ke rendah. Bukan sebaiknya. Kalau gini caranya, malah bisa banjir. Air tidak mengalir," ucap Ketua Komisi D DPRD Kebumen Noviandri Dwi Alhadi.
Untuk diketahui, pemeliharaan berkala Jalan Demangsari-Jatijajar dibangun dengan anggaran senilai Rp 2,9 miliar. Proyek ini akan berlangsung selama 72 hari dengan target penyelesaian pada pertengahan Desember 2025. Pekerjaan jalan ini dilakukan dengan menggunakan dana alokasi umum (DAU) pada APBD Perubahan Tahun 2025.
Lebih lanjut Dwi Alhadi menegaskan pemasangan U-Ditch secara sembarangan justru akan menjadi permasalahan baru. Dia tak mengharapkan warga setempat terkena dampak akibat rekanan bekerja tidak sesuai prosedur.
"Tadi langsung komunikasi ke dinas, pelaksana dan pengawas. Kami minta bongkar, perbaiki dulu elevasinya, baru lanjutkan pekerjaan," ungkapnya.
Dia membeberkan, warga setempat bersama pengawas proyek sebenarnya sempat memberikan peringatan agar pemasangan saluran irigasi tidak asal-asalan. Namun, peringatan tersebut tidak dihiraukan pelaksana proyek.
Kondisi ini yang membuat Komisi D ikut geram. "Warga sama pengawas sudah protes, kenapa pemasangan U-Ditch sembarangan," ucapnya.
Komisi D, kata Dwi, tak segan memberikan rekomendasi bongkar jika terdapat hasil pekerjaan infrastruktur jauh dari harapan. Langkah tegas ini menjadi prinsip demi menjaga mutu konstruksi jangka panjang.
Dia pun tak ingin masyarakat justru menjadi korban akibat proyek infrastruktur dikerjakan asal-asalan. "Kami minta masyarakat ikut awasi pembangunan. Toh masyarakat juga yang merasakan," kata dia.
Dwi menyatakan, sidak infrastruktur jalan menjadi bagian tugas Komisi D. Hal ini untuk memastikan anggaran dapat terserap optimal dengan menghasilkan jalan yang berkualitas.
"Itu duit dari pajak rakyat. Tidak salah kalau rakyat minta perhatian pemerintah dalam bentuk lain. Jalan mulus, misalnya," ucapnya.
Seorang warga setempat Irfanudin Haryanto, 46, mengatakan, sebelum beton saluran irigasi dipasang warga merasa janggal melihat konstruksi dari pelaksana proyek. Dia berharap kehadiran DPRD ke lokasi akan menjadi bahan perhatian untuk ke depan.
Dia bersama warga lain tak rela jika tempat tinggalnya terendam banjir hanya karena proyek yang dikerjakan tidak sesuai harapan. "Dibangun bukan semakin baik, eh nanti banjir. Terus siapa yang mau tanggung jawab," terangnya. (*)
