Ketua Paguyuban Pengurus Kecamatan (PK) Partai Golkar Kebumen, Daryadi. SK/Hfd
KUTOWINANGUN, (seputarkebumen.com)- Pergantian kursi pimpinan DPRD Kebumen dari Yuniarti Widayaningsih ke Munawar Cholil menyimpan tanda tanya besar bagi kalangan internal Partai Golkar. Seperti diungkapkan, Ketua Paguyuban Pengurus Kecamatan (PK) Partai Golkar Kebumen, Daryadi, Minggu (17/10/2021).
Sosok politisi senior ini menyampaikan, meski keputusan merupakan hak prerogatif Ketua DPD, namun ia tak habis pikir apa yang menjadi pertimbangan DPD sehingga Munawar Cholil ditunjuk sebagai pimpinan dewan.
“Itu memang kewenangan pimpinan, tanpa tanda tangan Ketua tidak bisa. Tapi seharusnya partai harus terbuka dan musyawarah dulu berdasar keputusan bersama,” jelasnya.
Sementara, kata Daryadi, jika dirunut hasil pemeriksaan baik dari Badan Kehormatan (BK) DPRD Kebumen dan Timsus DPD Golkar telah menyatakan bahwa Yuniarti Widayaningsih tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik.
“Hasil pemeriksaan BK dewan sama dengan kami. Dalam klarifikasi Mbak Sherly tidak terbukti setelah kami panggil dengan anggota tim 7 orang termasuk saya. Kemudian dasarnya apa?,” bebernya.
Lebih lanjut, ada hal lain yang membuat ia belum seutuhnya menerima keputusan ini. Antara lain, kata Daryadi, Munawar Cholil diketahui kini masih menjalani penyelesaian atas sebuah perkara. Sehingga secara tidak langsung dianggap akan berdampak pada kinerja sebagai seorang legislator.
“Yang saya sangat sayangkan, Pak Kholil masih proses hukum, apakah tidak mengganggu kinerja sebagai pimpinan wakil rakyat,” tandasnya.
Dilain sisi, penunjukan Munawar Cholil yang notabene sebagai suami dari Ketua DPD Partai Golkar Kebumen justru terkesan menjadi dinasti politik. Padahal, banyak dihadapkan sejumlah pilihan kader terbaik dari Partai Golkar.
“Ya jelas kami bertanya ada apa sebenarnya, karena ini bukan persoalan keluarga. Misal bukan suami ketua yang ditunjuk, saya malah acungi jempol karena ada pertimbangan untuk kader lain,” tuturnya.
Sekedar informasi, baru saja telah berlangsung Rapat Paripurna DPRD Kebumen dengan agenda pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji Munawar Cholil sebagai pimpinan dewan. Kegiatan berlangsung dengan disaksikan jajaran Forkopimda serta instansi terkait.
Daryadi menjelaskan, sebelumnya jajaran PK sebenarnya telah menyodorkan satu nama seiring pergantian Yuniarti Widayaningsih dari kursi pimpinan. Nama itu adalah Suprapto, anggota DPRD Kebumen di Komisi A yang merupakan sesepuh Partai Golkar Kebumen.
“Kalau dari awal PK mengusulkan Suprapto HS sebagai pengganti yang sangat senior. Dari kecamatan sudah sepakat, tapi kembali lagi itu hak prerogatif ketua partai,” terangnya.
Menurut Daryadi, sosok Suprapto memiliki kemampuan baik secara manajerial maupun pengalaman di panggung politik. Terbukti, pada era kepemimpinan kala itu mampu menghantarkan Golkar tambah kursi DPRD.
“Saya di Golkar sejak 1997, jadi tahu betul Pak Prapto seperti apa. Beliau pernah menjabat 2 kali DPD dan selalu menambah kursi. Sekarang anggota dewan ke empat kali. Beliau senior dan mumpuni,” tambah dia.
Melihat dinamika ini, Daryadi selaku Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPD Golkar Kebumen meminta untuk menyudahi polemik sesama kader. Ia menaruh harapan persoalan yang terjadi tidak berlarut panjang.
“Masyarakat yang akan menilai, dan kepercayaan datang dari masyarakat. Saya berharap tidak terulang kembali seperti ini,” tegasnya.
Jika terus berlarut, ini akan memberi dampak negatif pada partai sendiri. Belum lagi, menghadapi Pemilu 2024 mendatang butuh kekompakan serta soliditas para kader dalam merengkuh kemenangan.
“Kalau mengedepankan ego sektoral dan ambisius, Golkar 2024 di Kebumen Wallahualam, pastinya turunlah,” pungkasnya. (SK/hfd)
