KEBUMEN ( seputarkebumen.com ) Reses Anggota DPRD Kebumen Sri Halimah dilaksanakan di kediamannya, Desa Kalirejo, Kecamatan / Kabupaten Kebumen, Kamis (1/10). Reses di masa pandemi itu dibatasi jumlah peserta sebanyak 50 orang saja.
Hadir sejumlah kepala desa dan perwakilan warga dari daerah pemilihan (Dapil) 1 meliputi Kecamatan Kebumen dan Kecamatan Buluspesantren. Tampak Ketua DPC PPP Kebumen Mukhsinun, Kades Kalirejo Moh Khaerudin serta tokoh masyarakat setempat.
Kegiatan yang pelaksanaanya menerapkan protokol kesehatan penanggulangan Covid-19 itu tetap efektif dalam menyerap aspirasi masyarakat. Saat dibuka tanya jawab yang dipandu Kades Kalirejo Moh Khaerudin, peserta sebagian besar mengeluhkan irigasi bocor. Seperti disampaikan Kades Gesikan Dwi Sulistyani, Kades Kalibagor Kecamatan Kebumen Edi Kuwatno dan Kades Ambalkumolo Kecamatan Buluspesantren Budiono.
Edi Kuwatno juga menyampaikan usulan pembuatan drainase di Pasar Hewan Kebumen di Desa Argopeni ke arah selatan menuju wilayah yang dipimpinnya. Di lokasi tersebut dipenuhi bangunan dan terdapat areal sawah yang dipenuhi enceng gondok.
Pihaknya pun telah mengukur untuk pembuatan drainase pada kanan kiri Jalan Sarbini di Desa Kalibagor sepanjang 520 meter. "Kami berharap bisa masuk pokir (pokok-pokok pikiran)," ucapnya. Untuk diketahui, pokir yang menjadi hak penganggaran itu, masing-masing Anggota DPRD sebesar Rp 1 miliar.
Menanggapi usulan tersebut, Sri Halimah menyampaikan pokir tahun 2021 telah terserap di masyarakat. Bahkan sebagian besar juga digunakan untuk penanganan irigasi. Sehingga, untuk memasukkan usulan tersebut ke dalam pokirnya akan dialokasikan untuk tahun 2022.
Untuk pokir tahun 2021 telah dialokasikan Rp 150 juta untuk Desa Kalirejo guna menangani irigasi wilayah setempat. Selain itu pengadaan mesin sedot senilai Rp 50 juta dan pengerasan jalan Rp 150 juta. Alokasi yang masuk pokir tahun mendatang juga disalurkan di Desa Adikarso, Desa Tanahsari dan Desa Jemur senilai Rp 150 juta guna penanganan menyangkut masalah pertanian.
Disebutkan, kerusakan irigasi merupakan masalah klasik. Termasuk juga di wilayah lainnya seperti Desa Wanasari, Desa Ampih, Desa Jogopaten dan Desa Indrosati Kecamatan Buluspesantren. Penanganannya pun diusulkan ada partisipasi dari Anggota Dewan melalui pokir agar segera ditangani dan diperbaiki.
Sri Halimah yang politisi PPP itu menegaskan bahwa pokir Rp 1 miliar jelas tidak cukup untuk menangani masalah irigasi semuanya. Karena itu, pihaknya akan meneruskan ke instansi terkait. Dalam hal ini Bidang Sumber Daya Air (SDA) pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (DPUPR) Kebumen.
Ketua DPC PPP Kebumen, Mukhsinun yang memberikan sambutan dalam reses itu menekankan kepada Sri Halimah untuk memanfaatkan hak penganggaran dalam bentuk pokir senilai Rp 1 miliar peranggota DPRD.
"Gunakan sebaik-baiknya untuk masyarakat, khususnya di daerah pemilihan (Dapil) 1 meliputi Keaamatan Kebumen dan Kecamatan Buluspesantren," kata Mukhsinun yang Mantan Anggota DPRD Kebumen tiga periode itu.
Mukhsinun juga menekankan agar lebih cermat dalam menentukan titik-titik yang dibutuhkan masyarakat dalam memanfaatkan pokir tersebut. Muaranya untuk kesejahteraan masyarakat. "Tidak boleh Anggota DPRD bermain proyek," imbuhnya.
Sementara itu, Kades Kalirejo Moh Khaerudin yang juga suami Sri Halimah menambahkan, penanganan irigasi memang menjadi prioritas. Mengingat masyarakat Kebumen mayoritas petani. Di mana dengan adanya masalah irigasi itu menjadikan hasil panen kurang maksimal. "Ini tentunya harus menjadi perhatian serius pihak terkait dan menjadi prioritas agar kesejahteraan petani meningkat," jelas Khaerudin.(Arf/kpk)
