Kebumen, (seputarkebumen.com) Menjelang terlaksananya agenda pansus DPRD terkait penolakan hibah kepada UNS dibarengi dengan suhu menjelang pilkada Kabupaten Kebumen, konstelasi politik ditataran elit kian meruncing dan memanas seiring pro kontra tikoh-tokoh elit dalam menyampaikan pendapat berkenaan dengan hibah tersebut.
Kali ini tokoh-tokoh partai Gerindra kembali menyuarakan kritikan nya terkait hibah, salah satunya dari Ketua Fraksi Gerindra Supriyanto atau yang lebih dikenal dengan sebutan Dody saat dihubungi awak media menyampaikan, "Pada akhir masa jabatan pimpinan daerah, seharusny Bupati konsen menyelesaikan kerja-kerja kebijakan yang terkait penyelesaian RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengan Daerah), sejauh mana sudah dilaksanakan sesuai kinerja dari visi misi Bupati yang merupakan janji politik yang bisa mengantarkan menjadi pemimpin daerah saat ini, bukan malah konsentrasi untuk mendorong proses hibah agar bisa segera dilaksanakan", ujar Dody, Jum'at (23/10)
"Dalam RPJMD Kabupaten Kebumen terdapat program unggulan/ prioritas yakni Pengembangan Kawasan Industri, Pengentasa Kemiskinan, selanjutnya ada Pertanian, Kesehatan, Infrastruktur dan seterusnya yang jumlah program unggulan/ prioritas ada 9 poin didalamnya. Sampai sekarang mana capaian kinerja dari Bupati dengan program unggulan/ prioritasnya. Tidak ada capaian sama sekali.
Kawasan industri yang digadang-gadang dapat membangkitkan perekonomian Kebumen sampai sekarang tidak ada tindak lanjut sama sekali, sedangkan program unggulan pengentasan kemiskinan malah lebih parah hasilnya, Kebumen yang sebelumnya menempati peringkat dua kabupaten termiskin saat ini malah menjadi juara alias predikat kabupaten termiskin. Lah ko malah menjelang akhir jabatan nya boro-boro memikirkan capaian kinerja yang tertuang dalam RPJMD malah sibuk memaksakan hibah dan hibah, ngasih dan ngasih, dumdum aset dengan tergesa-gesa. Mau jadi apa nanti Kebumen kedepan jika model kepemimpinan nya seperti ini", tandas Dody berapi-api.
Senada dengan Dody, Ketua Gerindra Agung Prabowo sependapat dengan Ketua Fraksi Gerindra, Agung menyampaikan, "Penyampain Dody memang sebuah kenyataan yang tidak bisa dipungkiri, jumlah pengangguran semakin banyak, capaian kinerja Bupati tidak tampak nyata, Visi dan Misi yang pernah menjadi program unggulan tidak dapat dilaksanakan sesuai yang diharapkan, kemudian ada kebijakan-kebijakan hibah menjelang akhir jabatan tentu saja mengharuskan kami untuk mengingatkan serta menggunakan hak-hak kami sebagai legislatif, hari senen mendatang pansus akan segera diparipurnakan untuk segera dibentuk dan segera melaksanakan tugasnya sesuai ketentuan dan regulasi pansus", ujarnya.
Ditempat terpisah awak media mencoba mengorek informasi kepada salah satu pihak eksekutif yang turut mengurusi terkait proses hibah UNS tersebut, namun tidak bersedia disebut nama dan dinasnya, yang secara singkat menyampaikan, "Informasi yqng berkembang belakangan ini terkait penandatangan naskah hibah untuk hari senen besok antara pihak Pemkab dan UNS sebenarnya itu hanya merupakan MOU, yakni MOU Kerjasama dengan UNS terkait Kuliah Kerja Nyata (KKN), Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan ada bahasan terkait Paparan dari UNS berkenaan kajian kenapa pihak UNS menginginkan agar dilakukan hibah RSUD lama kepada pihak UNS.
Tahapannya adalah setelah penyampaian paparan dari pihak pemohon, nantinya Pemda melakukan kajian terhadap permohonan tersebut.
Bentuk MOU terkait hibah belum dilaksanakan, Karna MOU yang lama masih berlaku", pungkasnya tanpa bersedia memaparkan dan menjelaskan lebih lanjut. (*)
