![]() |
| Tim Gabungan dari Pemkab Kebumen saat mengadakan pemeriksaan dan pembinaan di PT Pangestu Buayan.(ft ist) |
Langkah tersebut merupakan tindak lanjut atas aduan masyarakat terkait dugaan pencemaran lingkungan yang berkaitan dengan aktivitas usaha perusahaan. Pemeriksaan difokuskan pada evaluasi pengelolaan limbah, optimalisasi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), serta pemenuhan persyaratan perizinan operasional.
Tim gabungan yang terdiri dari Satpol PP, Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan (DLHKP), Dinas Pertanian dan Pangan (Distapang), serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) turun langsung untuk memastikan berbagai kewajiban perusahaan dapat diselesaikan sesuai ketentuan.
Dalam pemeriksaan tersebut diketahui bahwa pembangunan IPAL yang dikerjakan pihak ketiga masih dalam proses penyelesaian. Berdasarkan hasil evaluasi, progres pekerjaan tercatat sekitar 86,407 persen.
Staf Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) DLHKP Kebumen, Rudy Prabowo, menjelaskan bahwa proses perbaikan dan optimalisasi IPAL membutuhkan waktu karena setiap industri memiliki karakteristik serta teknologi pengolahan limbah yang berbeda.
"Perbaikan membutuhkan waktu sekitar 30 hari. Prosedur IPAL tidak bisa disamaratakan dengan industri-industri lain karena teknologinya berbeda-beda. Waktu tersebut diperlukan sampai ada hasil uji laboratorium yang menyatakan air limbah sudah memenuhi ketentuan untuk dikembalikan ke lingkungan," jelas Rudy.
Sementara itu, kontraktor pengerjaan IPAL, Saerin menyampaikan bahwa proses pembangunan instalasi terus berjalan meskipun sempat terkendala kondisi cuaca.
Menurutnya, progres pekerjaan hingga Kamis (19/11/2026) telah mencapai sekitar 84 persen. Pihaknya optimistis pemasangan instalasi dapat diselesaikan dalam beberapa hari ke depan.
"Proses pengerjaan sampai hari ini sudah mencapai sekitar 84 persen. Memang ada kendala faktor alam karena kondisi hujan. Insyaallah instalasi bisa terpasang 100 persen dalam waktu tiga sampai empat hari lagi. Namun, masih ada tahapan berikutnya, termasuk uji laboratorium. Kami optimistis semuanya bisa tercapai," ungkap Saerin
Selain pengelolaan limbah, tim gabungan juga melakukan evaluasi terhadap kelengkapan dokumen perizinan perusahaan. Salah satunya terkait Validasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang belum dapat diproses karena masih diperlukan dokumen batas tanah atau poligon bukti penguasaan tanah serta rencana teknis kegiatan untuk disampaikan kepada DPUPR.
Hal tersebut turut berdampak pada proses pemenuhan sejumlah persyaratan administrasi lainnya, meliputi Sertifikat Standar dengan KBLI 10113, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), dan Nomor Kontrol Veteriner (NKV).
![]() |
| Kolam penampungan limbah PT Pangestu Broiler Buayan.(ft sk) |
"Kami menagih komitmen dari pihak RPA Pangestu terkait optimalisasi IPAL dan pengurusan perizinan lainnya. Tadi pihak owner sudah menyampaikan kesanggupan untuk segera menyelesaikan seluruh catatan tersebut, dengan target sampai 19 Desember 2026," kata Juniadi.
Menanggapi hasil pemeriksaan dan pembinaan tersebut, Manager RPA PT Pangestu Broiler, Sapto Dwi Handoko, menegaskan bahwa pihak perusahaan siap melaksanakan seluruh ketentuan dan arahan yang telah ditetapkan oleh dinas terkait.
Ia menyampaikan, perusahaan berkomitmen menyelesaikan optimalisasi IPAL melalui kerja sama dengan pihak ketiga sesuai target waktu yang telah ditentukan.
"Kami siap melaksanakan semua aturan yang ditetapkan dinas. Melalui pihak ketiga, kami juga akan merampungkan instalasi IPAL sesuai target yang telah ditentukan," ujar Sapto Dwi Handoko.
Berdasarkan hasil pembinaan, pihak perusahaan menyanggupi penyelesaian optimalisasi IPAL hingga air limbah yang keluar melalui outlet memenuhi baku mutu lingkungan. Hasil uji laboratorium ditargetkan tersedia paling lambat 19 Desember 2026, dengan pengambilan sampel maksimal pada 5 Desember 2026.
Untuk sementara, selama IPAL belum berfungsi optimal dan belum memenuhi baku mutu, perusahaan diwajibkan tetap bekerja sama dengan pihak ketiga untuk melakukan penyedotan limbah setiap hari. Perusahaan juga diminta memastikan tidak ada sumber pencemaran yang dibuang langsung ke lingkungan sebelum memenuhi standar yang dipersyaratkan.
Dalam aspek perizinan, perusahaan menargetkan penyelesaian validasi KKPR, PBG, dan SLF paling lambat 19 Desember 2026. Sementara Sertifikat Standar ditargetkan selesai pada 2 Januari 2027 dan penyesuaian NKV paling lambat 2 April 2027 karena prosesnya menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Sebagai bentuk keseriusan memenuhi kewajiban tersebut, pihak perusahaan juga menyatakan kesediaannya untuk menghentikan sementara operasional RPA secara sukarela apabila hingga 19 Desember 2026 optimalisasi IPAL belum selesai dan belum memenuhi baku mutu lingkungan.
Di sisi lain, tanggapan warga sekitar juga menjadi bagian penting dalam proses tindak lanjut aduan tersebut. Sapto, salah seorang warga Desa Rogodadi, mengungkapkan bahwa kondisi lingkungan yang dirasakannya saat ini sudah lebih baik, terutama terkait bau yang sebelumnya menjadi perhatian.
"Sekarang sudah tidak ada bau sama sekali. Kami merasa tidak terganggu. Bagi kami, limbah air ini juga menyuburkan tanaman. Saya lihat ekosistem sungai tidak ada yang terganggu," ujar Sapto.
Ia juga menyampaikan bahwa keberadaan perusahaan memberikan kontribusi bagi masyarakat sekitar, salah satunya melalui penyerapan tenaga kerja yang memprioritaskan warga setempat.
Menurutnya, keberadaan usaha di wilayah tersebut diharapkan tetap memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat tanpa mengabaikan aspek kelestarian lingkungan.
Melalui pemeriksaan dan pembinaan ini, Pemkab Kebumen berharap pihak perusahaan dapat memenuhi seluruh kewajiban teknis maupun administrasi sesuai tenggat waktu yang telah disepakati.
Dengan demikian, aktivitas usaha dapat berjalan sesuai ketentuan, memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, sekaligus menjaga kualitas lingkungan dan kenyamanan warga di sekitar lokasi.(*)











