Jaga Kualitas Layanan 285,8 Juta Peserta, BPJS Kesehatan Perkuat Ekosistem Anti-Kecurangan Lewat INAHAFF 2026


JAKARTA, (seputarkebumen.com) - BPJS Kesehatan terus memperkokoh integritas penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) seiring meningkatnya jumlah kepesertaan yang kini mencapai 285,8 juta jiwa atau 98,5 persen dari total penduduk Indonesia. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penguatan sistem pencegahan dan deteksi kecurangan (anti-fraud) lintas sektor dalam gelaran 2nd Indonesia Healthcare Anti-Fraud Forum (INAHAFF) Conference 2026 di Jakarta, Rabu (18/11).

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, menegaskan bahwa praktik kecurangan dalam layanan kesehatan bukan sekadar persoalan kerugian finansial, melainkan menyangkut keselamatan pasien, mutu layanan, dan kepercayaan publik.

“Semakin luas cakupan JKN, semakin besar pula kompleksitas pengelolaan layanan, pembiayaan, hingga data. Karena itu, pengendalian kecurangan harus dilakukan secara menyeluruh dari hulu ke hilir—mulai dari pencegahan, deteksi, hingga penanganan yang melibatkan berbagai pihak,” ujar Pujo.

Secara internal, BPJS Kesehatan telah membentuk Tim Anti-Kecurangan JKN di tingkat pusat, wilayah, hingga cabang, menetapkan Key Performance Indicator (KPI) khusus bagi unit kerja dan Duta BPJS Kesehatan, serta mengembangkan modul anti-fraud bersertifikasi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) bagi para verifikator.

Selain penguatan teknologi dan SDM, Pujo menyebut pihaknya juga mendorong transformasi layanan kesehatan dari pendekatan berbasis kuantitas (volume-based) menuju berbasis kualitas hasil klinis (value-based healthcare) agar pemanfaatan biaya jauh lebih efisien.

Untuk memperluas sinergi eksternal, BPJS Kesehatan turut menginisiasi pembentukan Indonesia Healthcare Anti-Fraud Association (INHAFA). Wadah lintas sektor ini akan berfokus pada tiga peran strategis: kolaborasi antarlembaga, pengembangan kompetensi, serta penguatan pengawasan dan akuntabilitas bersama.

Senada dengan hal tersebut, Pejabat Pengganti Sementara Direktur Kepatuhan dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan, Vetty Yulia Permanasari, menekankan bahwa pencegahan kecurangan membutuhkan sistem yang adaptif. Ia mengajak regulator, fasilitas kesehatan, aparat penegak hukum, akademisi, organisasi profesi, industri asuransi, hingga masyarakat sipil untuk bergerak bersama.

“Kita harus membangun tembok pencegahan yang kokoh melalui penguatan sistem dan integritas bersama. Jika masih ada pihak yang nekat melampaui batas tersebut, mereka harus siap menghadapi konsekuensi dan sanksi hukum yang berlaku,” tegas Vetty.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat RI, Abdul Muhaimin Iskandar, mengingatkan bahwa ketahanan sistem JKN harus dijaga agar tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang mencari keuntungan secara tidak sah. Menurutnya, negara harus memastikan tidak ada masyarakat yang menghadapi risiko kesehatan sendirian.

“Di era keterbukaan informasi saat ini, kita harus menutup rapat celah tata kelola yang berpotensi menimbulkan kecurangan. Ke depan, regulasi penanganan kecurangan yang saat ini masih setingkat peraturan menteri perlu didorong ke level yang lebih tinggi agar memiliki landasan hukum yang lebih kuat, termasuk dalam melindungi para pelapor,” tutur pria yang akrab disapa Cak Imin tersebut.

Apresiasi Penggerak Budaya Anti-Kecurangan Sebagai bentuk apresiasi atas komitmen menjaga integritas Program JKN, INAHAFF 2026 juga menganugerahkan penghargaan kepada sejumlah tokoh, tim pencegahan, dan pemerintah daerah terbaik sepanjang tahun 2026.(*)