KEBUMEN, (seputarkebumen.com)-Pemerintah Kabupaten Kebumen kembali membuktikan komitmennya dalam transformasi birokrasi dengan meraih Anugerah Kinerja Pelayanan Publik Terbaik dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB). Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Deputi Bidang Pelayanan Publik KemenPANRB, Otok Kuswandaro, kepada Bupati Kebumen, Lilis Nuryani, dalam rangkaian Musrenbang RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2025-2029 di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Senin (5/5/2025).
Bupati Kebumen, Lilis Nuryaninsaat menerima Anugerah Kinerja Pelayanan Publik Terbaik dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB).(Ft ist) Kabupaten Kebumen berhasil meraih Indeks Pemantauan Pelayanan Publik (IPP) 4,59 (Kategori A), menempatkannya di jajaran 10 besar wilayah dengan kualitas layanan publik terbaik di Jawa Tengah. Capaian ini menjadi bukti peningkatan kualitas layanan berbasis kebutuhan masyarakat, terutama dalam aspek aksesibilitas, kecepatan, dan inklusivitas.
Bupati Lilis Nuryani mengungkapkan rasa syukur atas capaian ini. “Penghargaan ini bukan sekadar simbol, tetapi refleksi dari kerja keras seluruh jajaran pemerintah untuk meningkatkan kualitas layanan. Nilai IPP 4,59 menunjukkan bahwa Kebumen telah memenuhi standar nasional, bahkan melampaui ekspektasi,” tegasnya.
Tiga instansi menjadi benchmark penilaian KemenPANRB:
- RSUD Dr. Soedirman (IPP 4,68 – Kategori A)
- Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) (IPP 4,56 – Kategori A)
- Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (IPP 4,54 – Kategori A).
“Ketiga instansi ini menjadi contoh integrasi teknologi dan prinsip human-centered design dalam pelayanan. Mulai dari layanan online administrasi kependudukan hingga fasilitas ramah disabilitas di rumah sakit,” tambah Lilis.
Sekretaris Daerah Kebumen, Edi Rianto, memaparkan bahwa penilaian KemenPANRB mencakup 7 indikator utama, seperti:
- Kesesuaian standar layanan dengan regulasi
- Partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan
- Ketersediaan infrastruktur inklusif
- Transparansi informasi
- Efisiensi waktu layanan.
“Kami tak hanya fokus pada infrastruktur, tetapi juga membangun sistem partisipatif. Misalnya, feedback masyarakat melalui platform digital menjadi bahan evaluasi bulanan kami,” jelas Edi.
Ke depan, Pemkab Kebumen berkomitmen mendorong inovasi layanan hingga level kecamatan dan desa. “Kami targetkan seluruh UPT dan kelurahan memiliki sistem layanan terpadu berbasis digital sebelum 2027. Ini langkah strategis untuk mengurangi kesenjangan akses,” tutup Edi.
Penghargaan ini menjadi momentum bagi Kebumen untuk terus menjadi role model tata kelola pelayanan publik yang adaptif, responsif, dan berorientasi pada kepuasan warga.(*)
DeepSeek-R1: Use DeepSeek
