 |
Darwansyah Ketua Gapensi Kebumen bersama para Ketua Asosiasi Jasa Kontruksi.(ft sk/ist) |
KEBUMEN, (seputarkebumen.com)- Menyikapi pernyataan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto belum lama ini tentang sistem katalog berbasis online, langsung direspon Forum Jasa Kontruksi (Forjasi) Kabupaten Kebumen.
Melalui 10 Ketua Asosiasi Jasa Kontruksi (AJK), Forjasi menginginkan adanya audiensi dengan stakeholder, dalam hal ini bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) se-Kabupaten Kebumen.
Hal itu disampaikan para Ketua AJK saat pertemuan di Karanganyar, pada Jumat (31/5/2024), merespon Bupati Kebumen yang memastikan tak ada pengkondisian pada proses e-katalog.
Dalam video tersebut Arif Sugiyanto juga menyampaikan bahwa kehadiran katalog elektronik membawa kemudahan bagi rekanan penyedia barang dan jasa, serta mendorong para rekanan bersaing secara sehat.
Menanggapi pernyataan tersebut, Forjasi akan segera membuat surat resmi kepada Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Kebumen selaku pembina jasa kontruksi untuk memfasilitasi terselenggaranya audensi.
Audiensi diminta karena Forjasi menilai proses tender katalog eletronik yang seharusnya dianggap mampu meminimalisir penyelewengan dan manipulasi dalam pengadaan barang, justru diduga sarat kecurangan.
Ketua Gapensi Darwansyah mengakui sistem e-katalog bagus namun implementasi di lapangan yang perlu diperbaiki. Keluhannya adalah bagaimana e-katalog jasa kontruksi itu berfungsi dan berjalan dengan baik, jangan dibedakan.
"Kami para Ketua Asosiasi Jasa Kontruksi saat ini ingin mempertanyakan penerapan katalog elektronik ini karena dirasa belum berjalan sesuai dengan penerapannya," kata Ketua Gapensi Kebumen Darwansyah, saat kumpul bareng Forjasi di Karanganyar, Jumat (31/5/2024).
Selanjutnya, Forjasi mengharapkan adanya ruang diskusi atau audiensi antara anggota lintas Asosiasi Jasa Kontruksi bersama dinas terkait untuk menemukan jawaban atas keluh kesah mereka.
"Apa yang kami lakukan murni atas keluh kesah yang kami alami, terkait susahnya mendapatkan pekerjaan. Tidak ada muatan apapun, apa lagi muatan politis. Ini sikap kami yang secara legal formal diakui keabsahannya," kata Ketua Gabpeknas Moch. Alwanudin Nawawi.
Nawawi melanjutkan dalam e-katalog juga seharusnya terjadi kompetisi. Dan para pejabat pengadaan juga harus mencari harga terbaik dari banyaknya produk yang ditawarkan di e-Katalog.
"Intinya e-katalog itu bagus, yang menjadi pertanyaan adalah kenapa kami susah dapat pekerjaan. Syaratnya apa sampai kami yang dari dulu sudah berkecimpung dalam dunia kontruksi malah gak bisa mendapatkan pekerjaan," imbuh Yulius Fikri Ketua Askonas.
Diakhir acara, Forum Lintas Asosiasi Jasa Kontruksi Kebumen berharap ada ruang bagi mereka untuk menyampaikan keluh kesah mereka, meminta ada kesetaraan dan hak yang sama didapatkan dari proses e-katalog.
"Sekali lagi kami tegaskan bahwa kami (Forjasi) meminta adanya audiensi dengan para PBJ dan PPK se-Kabupaten Kebumen, untuk duduk bersama, terbuka. Dan nanti hasilnya juga harus transparan," Pungkasnya.(*)
