![]() |
Ketua Mahkamah Partai Buruh Riden Hatam Aziz.(ft SK) |
Sebagai partai baru, Partai Buruh di Kabupaten Kebumen sudah terbentuk dari struktur Exsekutif Commite (EXCO) di tingkat kecamatan dan ditingkat desa dengan menggalang kekuatan dari berbagai elemen masyarakat.
Bahkan, Kebumen salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, kabupaten yang sudah tersusun struktural kepengurusan Partai Buruh.
Ketua Komite Eksekutif (EXCO) Partai Buruh Kabupaten Kebumen Adi Prasetiyo mengatakan kegiatan hari ini merupakan Konsolidasi Relawan dan Kordes serta penguatan para caleg.
Secara faktual menurut Adi, para caleg Partai Buruh di Kabupaten Kebumen ini adalah mayoritas dari anggota Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI).
"Target kami yaitu ditiap Daerah Pemilihan (Dapil) itu akan mendapatkan kursi. Tentu ini tidak mudah maka setelah konsolidasi ini akan kita tingkatkan dengan meping dan strategi-strategi pemenangan," terang Adi kepada wartawan, Sabtu (19/8/2023).
Dengan strategi pemenangan dan melalui jaringan anggota FSPMI dan serikat buruh yang ada di Kebumen, Partai Buruh yakin bisa memberikan yang terbaik dan mampu memiliki perwakilannya di Kabupaten Kebumen.
Sementara itu, Ketua Mahkamah Partai Buruh Riden Hatam Aziz menyampaikan didepan kader, Partai Buruh hadir ingin mengembalikan kepada cita-cita mulia pendiri bangsa. Yaitu ingin mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan Pembukaan UUD 1945.
"Kami dari Partai Buruh menginginkan rakyat mampu berdiri di kaki sendiri agar kehidupannya kecukupan, sejahtera, adil dan makmur," ucap Riden didepan para kader di Aula Waduk Sempor, Sabtu (19/8/2023).
Dengan semangat Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) ini menyayangkan pemerintah sekarang, dimana dalam membuat peraturan serta kebijakannya tidak mengutamakan dan tidak pro kepada rakyat.
"Nah, Partai Buruh hadir dalam rangka itu. Kami ingin mengembalikan Pasal 33 UUD 45, bahwa kekayaan alam dikuasai oleh negara (pemerintah) diperuntukan seluas-luasnya, sebanyak-banyak untuk rakyat," ucapnya melanjutkan.
Lebih lanjut Riden menjelaskan, saat ini banyak anggota DPR dan bupati yang tersangkut kasus korupsi dan ditangkap KPK. Menurutnya karena aturan serta kebijakan yang dibuat tidak pro kepada rakyat.
"Karena itu tadi, untuk jadi anggota dewan atau bupati mereka selalu menggunakan uang. Partai Buruh malu seperti itu bapak-bapak, ibu-ibu. Terus apa untungnya memilih atau mendukung Partai Buruh..?? Hanya satu keuntungan rakyat memilih Partai Buruh yaitu kebijakan-kebijakannya dan peraturannya untuk rakyat," tegas Riden.
Saat disinggung kepada siapa Partai Buruh akan menjatuhkan pilihan calon presiden, Presiden FSPMI ini dengan tegas memastikan capres yang akan didukung adalah capres yang bersedia mencabut Undang-undang no 6 tahun 2023 tentang Omnibus Low Cipta Kerja.
"Namun, kami akan menyatakan diri nanti setelah Konvensi dan Presidium para pendiri atau inisiator partai. Kriterianya jelas, karena kami adalah antitesis dari diciptakannya Undang-undang Cipta Kerja maka kami akan mencari capres yang punya komitmen mencabut Omnibus Low Cipta Kerja," tegasnya.
Menurutnya, mekanisme Pemilihan Capres di Partai Buruh harus melalui Rakernas, Konvensi Capres dan Rapat Presidium. Pada Rakernas Partai Buruh yang sudah digelar pada Bulan Februari 2023 lalu, telah muncul ke tiga nama calon presiden yaitu Prabowo Subiakto, Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan.
"Bahkan ada capres independen dari Partai Buruh sendiri yaitu Presiden Partai Buruh Said Iqbal, Najwa Shihab dan Mahfud MD juga muncul," pungkasnya. (*)