KEBUMEN - (seputarkebumen.com) Bupati Kebumen Arif Sugiyanto dan Wakil Bupati Kebumen Ristawati Purwaningsih menerima audensi dari jajaran Pengurus DPD Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) Kebumen, di ruang transit Rumah Dinas Bupati, Kamis (27/5).
Dalam kesempatan tersebut, pihak PGMI menyampaikan beberapa harapan yang mungkin bisa diakomodir oleh pemerintah, menyangkut tentang kesejahteraan para guru madrasah, dan pemberian dana bantuan untuk sekolah, sekaligus sarana dan prasarana.
"Kedatangan kami tidak lain, pertama silaturahmi, halalbihalal, dan kemudian menyampaikan aspirasi dari para guru madrasah kepada bupati dan wakil bupati. Di antaranya menyangkut kesejahteraan para guru honorer, dan bantuan sarana prasarana," ujar, Ketua PGMI Budi Asyamsyu.
Ia mengungkapkan, di Kebumen jumlah guru madrasah yang non PNS total 2.624 orang. 1.606 di antaranya mereka adalah guru honorer yang belum bersertifikasi. Budi berharap, para pendidik anak-anak Kebumen bisa mendapat perhatian dari masyarakat.
"Kita tahu Pak Bupati punya program SIRUP, berupa program pemberian insentif untuk guru. Kita berharap para para guru honorer dari madrasah yang belum terima sertifikasi, juga bisa mendapat bantuan insentif dari pemerintah," jelasnya.
Pihaknya menyebut, tahun sebelumnya para guru honorer sudah mendaptkan dana insentif Rp700 per bulan. Dana insentif itu dikhusus kan untuk guru Paud, TK, MI, dan MTS. "Tahun ini kita akan mengajukan 1.606 guru madrasah agar bisa terakomodir dalam program SIRUP," ucapnya
Menanggapi hal itu, Bupati Arif menyatakan, pihaknya tetap akan memikirkan nasib kesejahteraan para guru honorer yang penghasilannya masih jauh dari UMR. Tentunya dengan adanya program SIRUP ini, salah satunya.
"Karena salah satu ciri dari pendidikan yang berkualitas adalah, guru dan tenaga pengajarnya harus sejahtera. Insya Allah untuk pemberiaan dana insentif bagi guru bisa kembali dicairkan pada tahun 2022, sekarang sudah bisa mulai diajukan," ucapnya.
Hanya saja, Arif memastikan bahwa untuk bantuan sarana dan prasarana atau pembangunan infrastruktur sekolah, ia memastikan sampai 2022, tidak ada. Karena keterbatasan anggaran. Selain untuk Covid, Pemkab pada 2021 ini juga akan membuka lowongan CPNS untuk 2.503 quota pada 2021 ini.
"Untuk sarana prasarana, infrastruktur dan lain-lain, saya katakan tidak ada sampai 2022. Karena dana kita sudah tersedot untuk Covid-19, dan tahun ini juga ada penerimaan PNS 2.503 quuta, dimana di 2022 kita harus memberikan gaji ke mereka sebesar Rp139 Miliar. Paling bisa nanti agak longgar di 2023," jelasnya. (Kmnf/sk)
